SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono (kanan), Seskab Pramono Anung (kiri) dan Dirut PT Trans Jabar Tol Muhammad Sadeli (kedua kiri) meninjau proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi I, Kabupaten Bogor, Rabu (21/6/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Pemerintah tunggu hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi.
Harianjogja.com, SLEMAN–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono menghentikan seluruh pekerjaan proyek elevated secara nasional pascaambruknya tiang penyangga di proyek tol Becakayu, Selasa (20/2/2018). Moratorium itu dilakukan sampai keluarnya hasil evaluasi tim dari Komite Keselamatan Konstruksi.
Basoeki menjelaskan, tim Komite Keselamatan Konstruksi sudah berada di lapangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang membawahi kontraktor guna menyampaikan hasil tim dari komite tersebut. Atas peristiwa itu, seluruh proyek elevated secara nasional.
“Yang jelas semua pekerjaan yang ada di atas tanah, meliputi pekerjaan berat seperti pemasangan Gilder dan sebagainya, baik untuk tol Sumatera, tol Jawa, Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang saya berhentikan dulu sementara,” terangnya seusai menerima Herman Johannes Award di Balai Senat UGM, Selasa (20/2/2018).
Basoeki menambahkan, penghentian itu dilakukan untuk dilakukan audit dan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi selesai. Sehingga belum dapat dipastikan kapan proyek itu bisa dimulai lagi. Kasus kegagalan konstruksi itu sudah yang ke-14 kalinya, padahal, para pelaksananya yang memenangkan tender dinilai sudah ahli. Ia memastikan, bahwa tidak ada kesalahan memilih pelaksana proyek tersebut.
“Selama dua tahun ini sudah keempat belas kali, ini yang keempatbelas kalinya, maka kami hentikan dulu, iki ono opo,” ungkap dia.
Selain itu, lanjutnya, rentetan kegagalan konstruksi itu bukan karena proyek dikebut agar cepat selesai. Hal itu kemungkinan dipengaruhi kedisiplinan para pakarnya. Karena kecepatan pekerjaan belum seberapa dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Tiongkok.
“Tiongkok itu setahun 4.000 kilometer, kita ini setahun baru mau seribu kilometer. Kemungkinan karena faktor kedisiplinan pelaksananya, lebih banyak pada human error, tetapi hasilnya nanti tergantung evaluasi,” tegasnya.
C