SOLOPOS.COM - Salah satu ruas JJLS di Gunungkidul (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, BANTUL- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul mengantisipasi calo dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS).
Upaya ini dilakukan dengan menggandeng tim appraisal untuk menentukan harga tanah.
“Pada prinsipnya ada semacam appraisal tentang kelayakan harga tanah, patokan kami dalam pembebasan lahan untuk jalur jalan lintas selatan (JJLS) ya hasil appraisal itu,” kata Kepala Bappeda, Tri Saktiyana, Minggu (17/11/2013).
Menurut dia, dalam proyek pembangunan jangka panjang dari pemerintah pusat itu diakui masih terkendala dalam pembebasan lahan, salah satunya akibat maraknya calo maupun pihak yang menawarkan harga tanah terlalu tinggi.
Oleh sebab itu, kata dia dengan adanya tim appraisal yang bisa menaksir harga tanah sesuai kelayakan pada harga yang berlaku saat itu diharapkan bisa mencegah adanya pihak atau calo yang mengambil untung dengan memanfaatkan pembebasan lahan untuk JJLS tersebut.
“Jadi, ketika sudah ditentukan harga tanah sesuai penilaian tim apprisal yang wajar mestinya masyarakat tidak memainkan harga terlampau jauh di atas ‘apraisal’ itu, karena memang harganya segitu,” katanya.
Namun demikian, saat ditanya apakah ada semacam sanksi atau hukuman yang disiapkan untuk calo yang memanfaatkan pembebasan lahan JJLS itu, Tri Saktiyana mengatakan pemkab tidak ada kewenangan untuk menindak, karena hal itu bagian dari demokrasi yang berkembang di masyarakat.
“Itu kan mekanisme pasar dan resiko dari negara demokrasi, sehingga kami hanya mengetuk kesadaran masyarakat, karena ini [pembangunan JJLS] nantinya untuk kepentingan umum dan sebagainya,” kata Tri Saktiyana.
Ia mengatakan, JJLS akan melewati wilayah selatan Kabupaten Bantul dengan proyek pembangunan sepanjang 15 km,