Foto Ilustrasi
JIBI/Harian Jogja/Antara
BANTUL-Anggota Komisi C DPRD Bantul, Aslam Ridhlo mengatakan proyek jalur jalan lintas selatan (JJLS) di Bantul masih terkendala dalam segi pembebasan lahan akibat warga mematok harga jual tanah terlampui tinggi hingga menyulitkan pemerintah daerah.
Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda
“Per hari kami tidak tahu persis berapa tanah yang sudah dibebaskan, kalau menurut hitungan kami proyek ini memang lambat, seharusnya bisa segera namun karena pembahasan alot maka menjadi tertunda langkah selanjutnya,” katanya, Selasa (11/6).
Menurut dia, upaya yang harus ditempuh saat ini adalah kesepakatan harga sesuai perundang-undangan tentang pembebasan lahan, selain itu pemerintah punya kewajiban untuk menyosialisasikan agar warga tidak terpengaruh ulah spekulan tanah yang mencari untung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyatakan siap memberikan ganti rugi kepada warga jika hak miliknya tergusur proyek jangka panjang berupa pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS).
“Setiap tanah dan bangunan yang tergusur pembangunan JJLS tetap akan kami bayar sesuai NJOP [Nilai jual objek pajak], bahkan lahan pertanian juga dibayar sesuai hitungan biaya untuk ganti tanduran [tanaman],” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul, Heru Suhadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
