JOGJA—Pertemuan Daop VI PT KAI dengan masyarakat yang tergabung dalam wadah komunitas penumpang KA Prameks, Pramekers Joglo (Jogja- Solo) di DPRD DIY, Jumat (25/1) tak membuahkan hasil konkrit.
“Kami ini kan BUMN (Badan Umum Milik Negara). Oleh pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi target pendapatan. Sementara kereta Prameks itu kereta komersil,” ungkap Kepala Humas PT KAI Daop VI Jogja Sri Winarto.
Ketidaksediaan pemerintah memberikan subsidi pada layanan kereta komuter itu, membuat PT KAI sulit memenuhi tuntutan kereta tarif murah. Karenanya, PT KAI justru mengajak kepada masyarakat bersama-sama meminta kepada pemerintah agar diberikan subsidi atau suntikan dana dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).
“Di Jawa Timur cuma Rp2.000, karena selain PSO, pemerintah daerah juga memberikan subsidi,” tuturnya.
Youke Samawi Ketua Dewan yang memimpin pertemuan mengambil keputusan agar segala permasalahan diinvetarisasi lalu disampaikan kepada Gubernur.