PT Perlu Bentuk Lembaga Khusus Urusan Akreditasi

Harianjogja.com, BANTUL-Untuk mendapatkan akreditasi perguruan tinggi yang baik, setiap universitas dianjurkan memiliki satu lembaga khusus untuk urusan akreditasi.

Kepala Biro Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BPM UMY) Mukti Fajar Nur Dewanta menerangkan, mengelola sebuah perguruan tinggi (PT) sesuai UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi tidaklah mudah. Dalam konteks penyusunan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), katanya, strategi awal yang perlu diperhatikan pengelola universitas adalah tertib administrasi dan data.

Promosi Kanker Bukan (Selalu) Lonceng Kematian

“Data berupa dokumen prestasi dosen, mahasiswa ataupun universitas harus direkap secara rapi, sehingga mudah untuk melihat prestasi secara umum yang telah diperoleh universitas,” jelasnya, Minggu (22/12/2013).

Untuk mendapatkan data atau dokumen yang banyak, lanjut Mukti, pihak universitas harus mendorong dosen dan mahasiswa agar aktif dalam segala kegiatan positif. Sebab, lanjutnya, peran dosen dan mahasiswa serta karyawan menjadi kunci untuk keberhasilan universitas.

“UMY bisa dikatakan universitas yang menggunakan dana minimal, tapi dengan semangat para pengelola hingga mahasiswanya, UMY mendapat akreditasi A,” ungkap Mukti.

Sekadar diketahui, menurut Koordinator Kopertis V Jogja Bambang Supriyadi, dari 107 PT di DIY baru 86% saja yang sudah terakreditasi baik. Namun, banyak PT di luar DIY yang belum terakreditasi padahal sesuai UU No.12/2012, PT  harus memenuhi ketentuan AIPT mulai 2014 mendatang.

Untuk memenuhi ketentuan UU tersebut, Mukti menyarankan, setiap universitas hendaknya mempunyai suatu lembaga khusus untuk urusan akreditasi. Seluruh data dapat dikumpulkan pada satu lembaga yang dapat menjadi acuan kinerja sebuah PT.

“Lembaga tersebut bukan hanya bermanfaat dalam AIPT, tetapi juga untuk mempertahankan akreditasi. Di UMY misalnya, dibentuk lembaga perencanaan dan pengembangan PT,” katanya.