SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, BANTUL- Pada 2013 hingga saat ini, diperkirakan ada sekitar 20-an proposal dari dusun di Bantul yang telah mendapat bantuan dana keistimewaan DIY.
Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul Sulistyo Atmojo mengatakan satu proposal mendapat alokasi sekitar Rp7 juta. Kebanyakan digunakan untuk mendukung kegiatan seni budaya misalnya pengadaan gamelan dan kostum kegiatan seni budaya.
Sejatinya, lanjut Sulis, banyak kegiatan yang dapat dibiayai oleh Danais. Misalnya kegiatan bersih dusun yang banyak digelar di sejumlah desa di Bantul.
Selain itu, Pandu mengarahkan agar pengajuan bantuan tak hanya murni untuk kegiatan atau pergelaran seni budaya. Namun juga bidang lain yang memiliki sentuhan budaya.
“Misalnya ekonomi, tapi yang ada sentuhan budayanya. Mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Itu yang kami arahkan sekarang. Jadi Danais juga bisa untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya, Minggu (12/1/2014).
Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono mengingatkan agar penerima Danais bertanggung jawab terhadap anggaran yang bersumber dari APBN alias pajak rakyat tersebut. Sebab pengalaman yang sudah-sudah, bantuan yang masuk ke Bantul kerap menuai masalah dan menjadi temuan tindak pidana korupsi lantaran disalahgunakan.
“Dana itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Jelas penerima dan kegiatannya apa. Jangan sampai seperti kasus dana gempa yang justru jadi temuan korupsi,” imbuhnya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pengambungan (BPKP) serta masyarakat menurutnya saat ini harus sudah mulai cermat mengawasi penggunaan danais.
“Lembaga auditor dan penegak hukum harusnya sudah siaga untuk mengawasi penggunaan Danasi jangan sampai justru dana salah sasaran. Juga yang terpenting masyarakat yang harus ikut memantau,” tegas Irwan.