SOLOPOS.COM - Warga Desa Dadapayu, Semanu memprotes dugaan pungutan liar yang dilakukan kepala desa setempat. Protes yang dituliskan di spanduk dipasang di balai desa setempat, Senin (17/10/2016). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Pungli Gunungkidul yang terjadi di Desa Dadapayu merugikan publik.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Konflik antara warga dengan kepala desa di Dadapayu, Semanu, Gunungkidul berdampak buruk pada masyarakat. Pembangunan desa terganggu sejak konflik terkait pungutan liar (pungli) itu mencuat.
(Baca Juga : Didemo Warga karena Kasus Pungli, Kades Dadapayu Akhirnya Lengser)
Kepala Dusun Nogosari, Dadapyu, Semanu, Jumadi mengatakan, sejak demo ratusan warga pada pertengahan Oktober lalu, Kepala Desa Dadapayu Rukamto yang menjadi sasaran kemarahan warga nyaris tidak muncul ke publik atau masuk kerja.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang membutuhkan persetujuan kepala desa terhambat. Baik itu pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.
“Terutama infrastruktur di pedusunan, sekarang tidak dapat terlaksana. Misalnya pembangunan jalan usaha tani, kan butuh tanda tangan dan persetujuan kepala desa,” ungkap Jumadi, Jumat (28/10/2016).
Terhambatnya pembangunan infrastruktur tersebut menurut Jumadi tidak hanya merugikan masyarakat desa, melainkan juga pihak-pihak terkait seperti rekanan atau pemborong proyek dan pekerja yang berharap menerima upah.
Selain proyek infrastruktur terganjal, dana stimuan ke sejumlah pedukuhan juga terhambat cair.
“Tiap dusun itu dapat dana stimulan Rp10 juta, dari 20 dusun yang menerima dana stimulan baru empat yang sudah cair,” tuturnya lagi.
Belum lagi masalah pelayanan publik seperti pengurusan dokumen administrasi.