SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)
Pungutan liar di Bantul segara diberantas.
Harianjogja.com, BANTUL– Bupati Bantul Suharsono mendorong pelaku pungutan liar (pungli) dalam pengurusan pajak di desa atau dusun dipidanakan. Kasus pungutan liar itu diduga merebak di berbagai tempat.
Anggota Komisi A DPRD Bantul yang membidangi masalah desa Suwandi menduga, praktik pungutan liar itu juga terjadi di tempat lain namun selama ini tidak terungkap ke publik.
“Saya kira tidak hanya di satu tempat, kita saja yang tidak tahu,” papar dia.
Dewan meminta masyarakat aktif melapor ke aparat hukum atau ke DPRD apabila ditemui ada pungutan di luar ketentuan pemerintah. Dewan kata dia dapat mengadvokasi atau mendampingi pelapor dalam penyelesaian masalah pungutan.
Komisi A sebelumnya telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Bangunjiwo, Kasihan terkait laporan adanya pungutan liar yang dilakukan aparat dusun. Dewan mendapat laporan, bahwa warga pemilik tanah di Bangunjiwo dimintai uang hingga Rp1 juta sebagai syarat mengurus SPT pajak. Selain kasus tersebut masih ada enam kasus pungutan lainnya di Bangunjiwo yang diketahui DPRD.
Pemerintah Desa kata Suwandi harus tegas terhadap aparat dusun yang melakukan pelanggaran. “Selama ini hanya diberi teguran,” imbuhnya. Ia berharap penegak hukum turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dewan kata dia akan mendukung langkah penegak hukum menyelidiki kasus pungutan liar tersebut.
Pungli dalam kasus pengurusan SPT pajak dinilai menjadi preseden buruk karena wajib pajak harus dibebani biaya di luar ketentuan.
“Sudah mau lapor kekayaan dan bayar pajak saja sudah syukur masih dibebani pungutan. Ini kan membuat orang jadi malas membayar pajak atau melaporkan kekayaannya,” kata Anggota Komisi A DPRD Sapto Saroso.