SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi JIBI/Harian Jogja/Reuters
Harianjogja.com, JOGJA—Mendapat keluhan dari orangtua mengenai penarikan dana sebesar Rp4,309 juta bagi siswa baru kelas X, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY memanggil SMKN 1 Bantul.
Asisten ORI perwakilan DIY Nur Kholis mengatakan laporan dari sekitar lima orangtua tersebut sudah diterima ORI beberapa waktu lalu. Guna mengetahui kebenaran dan kejelasan kasus, kepala sekolah beserta staf sekolah diundang untuk memberikan klarifikasi.
Dalam dialog tersebut, pihak sekolah membenarkan adanya pungutan sebesar Rp4,309 juta. Alokasi dana terbesar Rp3 juta untuk kebutuhan sarana prasarana (sarpras) seperti pembangunan gedung, sedang sisa dana untuk kebutuhan yang lain. Dana tersebut diberlakukan bagi 488 siswa baru.
Sesuai aturan yang berlaku, SMA maupun SMK diperkenankan menarik dana dari masyarakat. Sebab jenjang pendidikan tersebut baru sebatas mendapat Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) dengan nominal yang terbatas.
Sementara SMKN 1 Bantul merupakan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sehingga dana yang dibutuhkan semakin banyak sedang bantuan dari pemerintah terbatas.
“ORI memanggil untuk mengetahui apakah dana tersebut sesuai dengan batasan atau tidak?” jelasnya saat ditemui di ORI perwakilan DIY, Rabu (17/7/2013).
Setiap penjelasan dari SMKN 1 Bantul disebutnya akan dikaji lebih lanjut oleh ORI. Institusi ini juga akan menghubungi Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal (Dikmenof) Bantul untuk mendapat kejelasan.
Sebab berdasarkan aturan yang berlaku di DIY, sekolah diperkenankan menarik dana atas seizin dinas pendidikan setempat.
Menurut dia, ORI Perwakilan DIY menerima laporan sejenis tetapi dengan asal sekolah bervariasi. Hanya ia tidak dapat menyebutkan nama sekolah yang bersangkutan karena tengah melakukan kajian.