Sirojul Khafid-harian Jogja / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Gus Hilmy (kiri) dalam acara pelatihan relawan di Gedung PWNU DIY, Rabu (4/8/2021). (Istimewa/PWNU DIY)
Solopos.com, JAKARTA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY kini memiliki sukarelawan pemulasaraan jenazah pasien Covid-19. Tim yang terdiri atas 39 sukarelawan ini telah mendapatkan pelatihan dan siap terjun membantu masyarakat.
PWNU DIY selama ini telah bekerja sama dengan rumah sakit. Ke depan, sukarelawan pemulasaraan ini akan banyak membantu di kampung-kampung.
Wakil Rais Syuriah PWNU DIY, Hilmy Muhammad, mengatakan peningkatan kasus positif dan juga meninggal dunia akibat Covid-19 membuat petugas pemulasaran kewalahan. Dampaknya, ada prosedur pemulasaran, termasuk dari sisi agama kurang mendapat perhatian. Dalam beberapa kesempatan, pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini mendapat keluhan masyarakat yang anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol Covid-19.
Baca Juga: Penyekatan di Kota Jogja Mulai Dilonggarkan, Ini Daftar Jalan yang Dibuka Sementara
Baca Juga: Penyekatan di Kota Jogja Mulai Dilonggarkan, Ini Daftar Jalan yang Dibuka Sementara
Keluhan seperti jenazah yang tidak boleh diambil padahal hasil tes PCR negatif sampai keraguan pemulasaran sudah sesuai syariat Islam atau belum. “Keresahan ini harus kami jawab. Majelis Ulama Indonesia dan NU sudah membuat prosedur pemulasaraan jenazah, tetapi seringkali tidak dilaksanakan secara benar. Alasannya adalah darurat dan banyaknya jenazah yang harus diurus,” kata Gus Hilmy dalam rilis tertulisnya, Rabu (4/8).
Ia melihat kondisi darurat ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pemulasaran. Solusinya adalah penambahan sukarelawan, bukan justru memangkas prosedur pemulasaran. “Inilah peran penting tim Husnul Khotimah ini,” kata anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini .
Baca Juga: Stok Menipis, Pemkot Jogja Fokus Pada Vaksinasi Dosis Kedua
Gus Hilmy juga sudah menyampaikan teguran kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI atas perlakuan rumah sakit kepada jenazah. Dia mempertanyakan pengawasan Kemenag RI dalam pengawasan pemulasaran sesuai prosedur Islam.
“Sayangnya tidak ada pengawasan itu. Kalau tidak bisa menangani sendiri, pemerintah semestinya menginisiasi dan mengajak kerja sama dengan berbagai lembaga yang kompeten. Jangan justru merasa mampu menangani sendiri padahal kewalahan. Hari ini membuktikan itu,” katanya.
Menurut Ketua Lembaga Layanan Sosial Husnul Khotimah PWNU DIY, H. Syahroini, penyelenggaraan pelatihan baik untuk sukarelawan atau pelatih sebagai upaya membuat payung hukum sukarelawan NU.
Baca Juga: Turis Inggris Emosi Harga Tiket Masuk Candi Borobudur Mahal
“Peserta kami dari berbagai daerah di DIY. Jadi kami sudah punya relawan di empat kabupaten dan satu kota. Secara SDM, kami sudah terpenuhi sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa segera ditangani oleh relawan terdekat,” kata Syahroini.