SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Sejumlah wali murid SMPN 8 Jogja mengadukan penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) yang dinilai janggal ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Rabu (31/10/2012).
Salah satu orang tua siswa SMPN 8 Jogja, Muharjono mengatakan, selain kurang dilibatkan dalam penyusunan RAKS, orang tua siswa juga menilai sejumlah anggaran dan kegiatan yang disusun dalam RAKS yang dianggap tidak rasional. Selaku komite sekolah tidak tetap, mereka bahkan kurang dilibatkan dalam penyusunan RAKS.
Dia menambahkan, komite sekolah tidak tetap hanya diminta mencermati rumusan RAKS oleh pihak sekolah. Waktu untuk mencermati RAKS yang diberikan sekolah juga sebentar, hanya 3 hari. “Sejak awal perumusan, kami tidak dilibatkan. Sejumlah mata anggaran belanja dalam RAKS kurang rasional,” kata Muharjono di Balaikota.
Muharjono mencontohkan beberapa mata anggaran yang dinilai kurang sesuai. Misalnya, pengadaan tinta senilai Rp9 juta untuk satu tahun, jam dinding Rp2 juta, revisi buku Rp40 juta dan berbagai kegiatan lomba yang dananya dibebankan kepada seluruh siswa. “Untuk peningkatan kualitas guru juga dibebankan kepada siswa dan iuran-iuran lainnya,” tandasnya.
Humas SMP 8 Jogja, Muhammad Nur Choiron membantah adanya pungutan liar yang dilakukan sekolah kepada anak didiknya. Dia mengatakan, semua pungutan yang dilakukan sekolah selalu dikembalikan kepada anak didik.
Dia mengatakan, bagi siswa miskin atau pemegang Kartu Menuju Sekolah (KMS) tidak dipungut biaya sepeserpun. Begitu pula jika ada siswa yang keberatan dengan pembiayaan sekolah, maka ada mekanisme subsidi silang. Saat ini, terdapat 2 siswa pemegang KMS dan 7 siswa mengajukan keberatan biaya sekolah. “Yang mengajukan itu juga sedang kami proses. Kami sangat terbuka untuk biaya sekolah,” terangnya.