SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, BANTUL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan melakukan inventarisasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah setempat yang tidak disiplin kerja selama bulan Ramadan 1435 Hijriah.
“Terakhir kami inspeksi mendadak (sidak) saat kegiatan apel pagi pekan lalu dan ditemukan lima orang tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan, makanya kami inventarisasi dulu,” kata Kepala Inspektorat Bantul, Bambang Purwadi, Selasa (8/7/2014).
Ia mengatakan, lima PNS itu kedapatan tidak mengikuti kegiatan apel pagi saat tim gabungan yang terdiri dari Inspektorat Bantul, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Organisasi dan Satpol PP mengadakan sidak di Kompleks Parasamya Bantul.
“Untuk pekan ini (sidak) memang belum dilakukan, kemungkinan kami lakukan pekan depan, dan kalau saat sidak nanti orang yang sama kena lagi, baru akan kami ajukan ke Bupati untuk dikenakan sanksi,” katanya.
Menurut dia, sanksi yang diberikan kepada PNS yang indisipliner tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS, yakni bisa berupa pemotongan tunjangan kesejahteraan hingga mutasi.
Selain di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sidak disiplin PNS juga akan dilakukan hingga tingkat kecamatan sementara untuk tingkat kelurahan. Hanya pihaknya belum dapat mengagendakannya karena masih mengalami keterbatasan tenaga.
“Mungkin tahun depan kami bisa melakukan sidak hingga kelurahan, karena kami masih memiliki keterbatasan tenaga, sehingga untuk sementara ini baru sampai tingkat kecamatan dulu,” katanya.
Selain sidak, pihaknya juga akan melakukan evaluasi kinerja para PNS menjelang akhir Ramadan, karena pihaknya tidak membantah sering menerima keluhan dari masyarakat terkait adanya PNS yang keluyursan saat jam kerja.
“Saat ini kami masih koordinasi dengan BKD untuk evaluasinya, saya harap ada semacam ‘shock’ terapi bagi PNS yang suka membolos,” kata Bambang.