SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Rapat penentuan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2012 antara Gubernur, bupati dan Walikota se-DIY batal.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (17/11) mengatakan, rapat penentuan UMP batal karena Bupati Sleman dan Bantul sedang tidak berada di Jogja. Rapat dijadwalkan kembali antara tanggal 21 atau 22 November mendatang. Sultan menegaskan pihaknya menampung usulan baik dari Dewan Pengupahan maupun Alian Buruh Yogyakarta (ABY).
“Tetap diputuskan (besaran UMP) karena waktunya sudah mepet, usulan Dewan Pengupahan dan buruh ada semua cuma kan finalisasinya belum,” katanya.
Meski Gubernur memiliki hak prerogatif menentukan besaran UMP, namun sesuai aturan Sultan mengaku tetap memperhatikan unsur-unsur lain. Seperti besaran inflasi dan harga satuan di pasaran. Dewan Pengupahan harus mencermati hal-hal tersebut. Misalnya memperhitungkan tak hanya besaran UMP berdasarkan inflasi tahun ini tapi juga inflasi 2012.
“Contoh gaji buruh Rp800.000 untuk hidup 100% berdasarkan inflasi 2011, tapi nanti kalau 5 persen (inflasi) untuk 2012 berarti kan Rp800.000 dikurangi 5 persen. Yang rill dinikmati untuk hidup buruh tidak dapat 100 persen untuk biaya hidup satu bulan, hanya 96 persen. Logis tidak, itu yang harus diperhitungan,” terang Sultan. Sultan menegaskan tak memihak siapapun baik buruh maupun pengusaha. Ia hanya meminta semua pihak mencermati berbagai kondisi yang ada.
Sebelumya Sultan menyatakan penentuan besaran UMP 2012 bakal diputuskan pada 17 November kemarin dalam rapat bersama antara bupati/walikota dan gubernur. Kepala daerah dimintai pertimbangannya untuk menentukan UMP. Apakah UMP bakal naik dari angka Rp873.000 seperti usulan Dewan Pengupahan atau tidak, semua tergantung keputusan bersama.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)