Ratusan PKL Teras Malioboro II Unjuk Rasa di DPRD Jogja, Ini Tuntutannya

Solopos.com, JOGJA — Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro II menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Jogja, Jumat (8/9/2023). Mereka menuntut supaya dilibatkan dalam rencana relokasi di Teras Malioboro II.

Pengurus Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro, Arif Usman, mengatakan unjuk rasa ini selain meminta dilibatkan dalam rencana relokasi juga mengungkapkan masalah dari relokasi yang pernah terjadi pada 2022. Para PKL mengaku setelah direlokasi, pendapatannya menurun drastis.

Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!

“Setelah relokasi pertama 2022 itu, pendapatan yang menurun drastis, infrastruktur yang dirasa tidak layak, minimnya ruang dialog dan transparansi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, kesemuanya masih terus menjadi polemik,” kata Arif.

Masalah tersebut menjadi alasan kekhawatiran ratusan PKL Malioboro dengan adanya rencana relokasi kedua yang akan dilakukan Pemkot Jogja.

“Relokasi jilid II yang simpang siur tentunya membuat gaduh, menambah persoalan para pedagang. Kemudian juga sudah berjalan dilakukannya ulang para pedagang yang dalam pelaksanaannya terkesan ditutup-tutupi dan diskriminatif,” ujar Arif.

Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro, kata Arif, menuntut Pemkot Jogja agar melibatkan paguyuban-paguyuban yang telah ada dari prarelokasi hingga kini di Teras Malioboro II dalam agenda kontraktual dan validasi data.

Mereka juga meminta penindakan tegas oknum pedagang yang tidak berhak tetapi menempati lapak di Teras Malioboro II. Dia meminta pedagang lama diprioritaskan untuk mendapatkan lapak.

“Teras Malioboro II ini diperuntukan bagi PKL sepanjang Malioboro sebelum relokasi, artinya jangan ada pedagang baru dulu sebelum pedagang lama dapat lapak,” ucap dia.

Arif juga meminta UPT Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Budaya Jogja sebagai pengelola mengadakan pendataan PKL yang transparan dan terbuka.

“Kami juga menuntut Pemkot Jogja membuka akses partisipasi dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh PKL Malioboro,” katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko menerima aspirasi PKL Malioboro tersebut.

“Kami akan tindak lanjuti audiensi ini, nanti dari Komisi D akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, dan Komisi B akan berkoordinasi soal perdagangannya, supaya hak para PKL terpenuhi,” jelasnya.

Danang menyebut DPRD Kota Jogja akan mengawal masalah ini, dijadwalkan pertemuan selanjutnya digelar pada 18 September nanti. Pihaknya berjanji akan terus mengawal permasalahan ini.

“Kami komitmen untuk terus mengawal, pertemuan selanjutnya akan dilakukan untuk update hasil-hasil yang ada,” ujarnya.