Harianjogja.com, JOGJA-Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendapatan dari retribusi pasar tradisional melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sulit terealisasi.
Pasalnya, hingga kini kajian mengenai rencana tersebut belum dilakukan. Di samping itu rencana tersebut juga terbentur dengan peraturan daerah yang ada.
Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren
“Sangat sulit, karena sampai saat ini belum ada perubahan peraturan. Mekanismenya nanti seperti apa, ini juga harus dikaji terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja Maryustion Tonang, Selasa (21/1/2014).
Dia menambahkan, selama ini pengelolaan dan tarif retribusi untuk 32 pasar tradisional di wilayahnya masih mengacu pada peraturan lama, yakni Perda No.2 dan 3/2009 tentang Pengelolaan Pasar.
Di samping itu, hingga kini Raperda Perpasaran yang telah diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sejak 2012 lalu belum juga disentuh oleh DPRD Jogja. “Inilah yang membuat rencana tersebut sulit dilakukan,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Jogja, Bagus Sumbarja mengungkapkan sampai kini belum bisa memastikan kapan BLUD bisa direalisasikan.
Padahal keberadaan BLUD dirasa perlu untuk perbaikan dan pemaksimalan pengelolaan pasar tradisional di wilayahnya. “Kami akan bahas nanti. Kami juga perlu adanya pengkajian,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
