SOLOPOS.COM - Kardiono di depan rumah orang tuanya yang rusak berat di RT 04 Dusun Sungapan, Desa Sriharjo, Imogiri, Rahul (27/12/2017). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mewacanakan penambahan jumlah KK yang direlokasi dari zona merah rawan bencana
Harianjogja.com, BANTUL--Pada 2018 mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mewacanakan penambahan jumlah KK yang direlokasi dari zona merah rawan bencana. Pasalnya hingga kini tercatat 2235 KK masih tinggal di kawasan bahaya tersebut.
Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto mengatakan relokasi ini makin mendesak dilakukan mengingat banyaknya warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor akibat siklon tropis Cempaka beberapa waktu yang lalu. Ia menyebut dari jatah 10 KK yang direlokasi per tahunnya dengan anggaran Rp25 juta/KK bisa jadi akan bertambah.
Namun demikian, Dwi menambahkan relokasi bukanlah satu-satunya solusi untuk menghadapi potensi bencana. Sebab relokasi ini merupakan langkah mitigasi non stuktural yang responsif. Artinya baru dilakukan jika ada kejadian bencana.
Maka pihaknya juga mendorong adanya mitigasi struktural yang sifatnya prefentif. Misalnya dengan penguatan tebing, penghijauan, pembuatan terasering dan penanaman vegetasi yang dapat menahan laju erosi. Itu semua menurutnya sebagai upaya meminimalisir dampak bencana yang ada.
“Masyarakat harus sadar jika tinggal di kawasan rawan bencana dan harus bisa meminimalisir dampak bencana itu,” katanya, Jumat (22/12/2017).