SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (JIBI/Dok)
Kalangan disabilitas harus memahami hak-haknya yang dilindungi oleh negara
Harianjogja.com, SLEMAN-Kalangan disabilitas harus memahami hak-haknya yang dilindungi oleh negara. Untuk meningkatkan kesadaran itu, pemerintah menelurkan program Rehabilitasi Sosial Berbasis Inklusif (RSBI).
Bambang Sugeng dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Soeharso Surakarta mengatakan, pemerintah bertekad untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemenuhan tersebut menjadi skala prioritas pemerintah untuk mewujudkan inklusi disabilitas ke semua sektor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Inklusif (RSBI).
“Program ini merupakan usaha terencana dan terpadu dari, dan untuk masyarakat,” katanya dalam Sosialisasi Program RSBI bagi Penyandang Disabilitas Daksa di Pendopo Kapanewon, Kantor Kecamatan Tempel, Kamis (8/3/2018).
Salah satu tujuan RSBI, kata Bambang untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang (difabel) untuk pemenuhan haknya. Dengan begitu, ia dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan inklusif. Potensi penyandang disabilitas akan diangkat.
“Ini terkait dengan kesamaan hak dan kesempatan tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan bentuk tubuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, lembaganya akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. “Salah satunya dengan memaksimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada baik pemerintah maupun swasta secara inklusif,” jelasnya.
Jika program RSBI terlaksana dengan baik maka keberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas dapat meningkat. Sejalan dengan itu, jangkauan layanan bagi para disabilitas juga diharapkan lebih luas.