Rumah tidak layak huni di DIY mencapai puluhan ribu unit jumlahnya, namun bantuan perbaikan masih belum pasti
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY belum memiliki solusi untuk menangani puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di DIY, karena terganjal dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal saat ini ada lebih kurang 75.214 unit RTLH di DIY.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kepala DPUP-ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi mengaku kebingungan untuk menganggarkan program perbaikan RLTH. Menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 23/2014 perbaikan RTLH langsung ditangani pemerintah pusat melalui program satu juta rumah layak huni.
Dalam aturan tersebut diakui Rani, dana hibah dan bantuan sosial juga menyebabkan tidak beraninya DPUP-ESDM memberikan bantuan dalam bentuk fisik pada sasaran rumah tangga miskin.
Saat ini, DPUP-ESDM masih menunggu apa langkah yang akan dilakukan pusat untuk mengatasi RTLH. Pihaknya sudah mengajukan sebanyak 10.000 RTLH untuk dibantu. Namun usulan itu belum ada tanggapan.
“Mau saya sih ada payung hukum supaya provinsi bisa menangani RTLH,” kata Rani saat dihubungi Sabtu (3/10/2015).
Rani mengungkapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY diketahui sebanyak 75.214 RTLH itu ditargetkan selesai sampai 2025 mendatang.
Target itu diyakininya bisa tercapai jika tidak terganjal dengan regulasi baru. Sebab, penanganan RTLH sebelumnya bisa ditangani masing-masing kabupaten/ kota dibantu provinsi.
Meski demikian, pihaknya menganggarkan Rp1,25 miliar untuk pendataan ulang RTLH 2016. “Kami akan survey lagi RTLH, jika ada bantuan berapa unit pun dari pusat siap,” tandas Rani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
