SOLOPOS.COM - Bupati Bantul Suharsono saat menyaksikan pameran karya seni yang dibuat oleh warga Desa Srigading, Sanden dari hasil daur ulang sampah di pelataran Balai Desa Srigading, Rabu (3/5/201). (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Target Bantul Bebas Sampah 2019 sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemkab Bantul
Harianjogja.com, BANTUL--Target Bantul Bebas Sampah 2019 sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemkab Bantul. Pasalnya, hingga kini, persentase sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir masih terbilang cukup tinggi.
Dituturkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Masharun Ghozali, dari total 70 ton rata-rata produksi sampah di Bantul, baru sekitar 36% yang bisa dikelola. Sedangkan sisanya, justru banyak berakhir di tempat pembuangan akhir.
Itulah sebabnya, ia menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Tak hanya pemerintah saja, masyarakat juga harus turut berperan.
Melalui dibentuknya Jaringan Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) di tingkat desa, ia berharap sampah-sampah itu bisa selesai di tempat asalnya, tanpa harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Sayangnya, dari total 75 desa di Bantul, baru ada 38 desa saja yang sudah memiliki JPSM.
“Itulah, kami targetkan akhir 2017 mendatang, semua desa sudah punya [JPSM],” tegas Masharun kepada wartawan saat menghadiri Peringatan Hari Bumi 2017 di Balai Desa Srigading, Sanden, Rabu (3/5/2017).
Selain itu, ia pun mengaku armada truk pengangkut sampah juga masih minim. Betapa tidak, dari total 16 unit truk yang dimilikinya, tak lebih dari separuhnya layak pakai. Untuk itu, pihaknya berencana akan menambah armada pada 2018 mendatang.
Begitu pula dengan bak sampah terpilah, ia mengaku kebutuhan Bantul mencapai 2.000 unit. Diakuinya, sebanyak 1.000 unit sudah ia ajukan melalui APBD Bantul 2017, sedangkan sisanya, ia berharap bisa dibantu oleh angaran Corporate Social Responsive (CSR) sejumlah perusahaan.
Terpisah, Bupati Bantul Suharsono berharap agar persiapan menuju program Bantul Bebas Sampah 2019 itu dimulai sejak tahun ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pengajuan semua kebutuhan terkait perssampahan itu sejak dari tingkat terbawah. “Mulai dari dusun hingga kecamatan. Jadi, kami tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.