SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
Sanitasi lingkungan untuk pengolahan air limbah belum dapat diakses seluruh warga Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA-Ratusan ribu warga Jogja tidak memiliki sistem pengolahan air limbah. Akibatnya, pencemaran air sungai, air tanah, hingga bakteri e-coli mengancam kehidupan warga.
Data yang dihimpun dari Dinas Permukiman Sarana dan Wilayah (Kimpraswil) Jogja menyebutkan pengolahan air limbah atau saluran air limbah baru menjangkau 22% sambungan rumah di Jogja di 13 kecamatan dan 36 kelurahan. Saat ini terdapat 80.000-an sambungan rumah yang dihuni sekitar 400.000-an warga.
Kabid Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Kimpraswil Jogja Hendra Tantular mengatakan Kotagede menjadi satu-satunya kecamatan yang belum terjangkau pengolahan air limbah. Alasannya, wilayah tersebut secara topografi terletak di bawah sehingga perlu rekayasa tertentu untuk mengalirkan air limbah.
“Selama ini sistem pengaliran air limbah di Jogja dilakukan dengan menggunakan gaya gravitasi sehingga lebih ekonomis dan efisien ketimbang pompa,” paparnya kepada Harianjogja.com, Jumat (8/5/2015).
Dijelaskannya, ada dua metode yang diterapkan dalam pengolahan air limbah, yakni sistem offside atau sistem kota yang menyalurkan air limbah ke Sewon, Bantul. Kedua, sistem onside yang menjangkau warga dengan pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal. Kapasitasnya, sebut Hendra, bervariasi, sekitar 50-125 sambungan rumah.
Ia menerangkan penerapan offside sudah dilakukan di 13 kecamatan dan permukiman yang tinggi. Sementara, jumlah IPAL komunal di Jogja 55 buah. Sistem offside, urainya, menjangkau 19% sambungan rumah sedangkan IPAL komunal sekitar 3%.
Menurutnya, ketiadaan pengolahan air limbah di masyarakat menyebabkan saluran pembuangan tercampur dan dapat merugikan warga. Misal, septic tank yang tidak tepat akan mengalir ke sistem air tanah dan jika masuk ke dalam sumur dapat tercemar dengan bakteri e-coli.
Diungkapkannya, Pemkot Jogja berusaha mencari solusi dengan pembuatan IPAL komunal. Tahun ini, jelasnya tersedia anggaran Rp300 sampai Rp400 juta.
“Asal ada lahannya bisa dibangun,” tuturnya.
Setidaknya, dibutuhkan lahan seluas 60 sampai 80 meter persegi yang dapat dipergunakan untuk 40 sampai 80 sambungan rumah.