Sekolah Kulonprogo yang swasta diharapkan dapat dilindungi keberadaannya.
Harianjogja.com, KULONPROGO – Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo meminta DPRD setempat membuat regulasi yang melindungi keberadaan sekolah swasta.
Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal
Ketua Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo Marjono di Kulonprogo, Senin (1/6/2015), mengatakan saat ini banyak sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid.
“Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta tidak kebagian murid,” kata Marjono saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kulonprogo.
Marjono mengatakan saat ini banyak sekolah negeri yang menambah ruang kelas dan jurusan, serta mengotimalkan jumlah rombongan belajar (rombel) yang memungkinkan semua anak tertampung di sekolah negeri.
“Dengan kondisi seperti ini sekolah swasta tidak akan mampu bersaing,” kata dia.
Ia berharap agar DPRD menginisiasi pembuatan regulasi untuk membatasi pengembangan sekolah negeri dalam hal jumlah sekolah. kelas, dan jurusan untuk SMK agar sekolah swasta bisa kebagian murid.
“Kalau tidak ada kebijakan untuk membatasi, semua sekolah swasta akan gulung tikar,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menyetujui usulan BMPPS, bila tidak diproteksi sekolah swasta tidak akan mampu bersaing dengan sekolah negeri.
Menurut Ponimin, sekolah negeri sangat mudah untuk memperoleh anggaran dari pemerintah, sementara anggaran untuk sekolah wasta sangat terbatas. Sekolah swasta hanya mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau jumlah siswanya sedikit otomatis BOS-nya juga sedikit,” kata dia.
Dia berharap agar sekolah negeri tidak terlalu berambisi untuk menerima murid dengan jumlah optimal, yang kadang-kadang dilakukan dengan cara yang kurang adil. Antara lain dengan menambah waktu pendaftaran karena jumlah pendaftar belum optimal.
“Kami sering mendapat laporan dari masyarakat, beberapa sekolah mengundur penerimaan siswa baru hingga hari berikutnya setelah pendaftaran ditutup. Seharusnya kalau sudah tutup, ya, jangan menerima pendaftaran lagi. Yang tidak diterima biar mendaftar di sekolah swasta,” kata politikus PAN itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
