SOLOPOS.COM - Kantor Direktorat Jenderal Pajak (google.img)
Seleksi Dirjen Pajak diharapkan dapat ditinjau kembali. Sebab tujuh calon Dirjen Pajak yang lolos seleksi memiliki rekam jejak mengkhawatirkan.
Harianjogja.com, SLEMAN-Sejumlah massa yang menamai diri sebagai Aliansi Masyarakat Jogja menggelar demonstrasi di depan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (15/1/2015) siang. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo kembali meneliti rekam jejak para calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang akan menggantikan Fuad Rahmany.
Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja, Muhamad Aris Faturahman mengatakan pihaknya menilai ketujuh calon Dirjen Pajak yang diloloskan panitia seleksi memiliki rekam jejak yang mengkhawatirkan.
“Mereka terindikasi melakukan korupsi dan memiliki rekening gendut. Jadi, kami minta presiden lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan,” paparnya.
Aris mengungkapkan pihaknya berharap pengganti Fuad Rahmany adalah orang yang berprestasi serta minim skandal dan kontroversi.
“Kita semua tahu jika pemasukan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Jadi jangan sampai dipimpin sembarangan orang, apalagi yang tidak menguasai soal pajak,” ujar Aris.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas) Kanwil DJP DIY, Ayu Norita Wuryandari berjanji akan menyampaikan aspirasi Aliansi Masyarakat Jogja kepada atasannya.
“Aspirasi ini kami terima. Namun, karena kami tidak berwenang memberikan tanggapan, ini akan kami teruskan ke atasan,” ungkap Ayu di depan para demonstran.
Meski demikian, menurut Ayu, aksi siang itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada negara.
“Pada dasarnya kami mengapresiasi aksi ini. Aspirasi masyarakat akan disampaikan secara berjenjang dari Kanwil DJP DIY,” ucapnya.