SELEKSI PAMONG DESA BANTUL : Politik Uang Disebut-sebut Beredar di Gadingharjo

Seleksi Pamong Desa Bantul masih berbuntut panjang.

Harianjogja.com, BANTUL — Seleksi calon sekretaris kepala desa alias carik Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul didera konflik. Dua panita seleksi (pansel) mundur, kepala desa setempat dituding tidak netral.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Baca Juga : SELEKSI PAMONG DESA BANTUL : Konflik Mendera di Gadingharjo

Warga setempat Tur Haryanto menyampaikan sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.5/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, memberi kewenangan kepada pansel untuk memilih tim seleksi dari kampus. Sedangkan lurah hanya sebatas menyetujui tidak memilih, mencari dan mengarahkan.

Sejumlah kampus disebutnya telah diusulan. Namun, Kepala desa justru mengarahkan pansel agar menggunakan kampus yang ia kehendaki. Bahkan kata dia, kepala desa mendaftarkan kampus lain sebagai penyeleksi tanpa sepengetahuan pansel. Padahal sesuai aturan kepala desa tidak berwenang mencari dan memilih tim seleksi. Kuat diduga, upaya tersebut dilakukan kepala desa untuk memenangkan salah satu calon pilihannya. Ia juga menduga, kepala desa mengarahkan kampus tertentu untuk memuluskan targetnya.

Tidak hanya sejumlah indikasi tersebut yang membuat pihaknya kecewa dengan proses pemilihan. Gustur yang juga ketua tim sukses Aan Indra Nursanto saat mencalonkan diri sebagai kepala desa sekitar tiga setengah tahun lalu mengaku tahu betul rekam jejak kades. Ia menyebut Aan juga diduga melakukan money politic alias politik uang dalam proses pemilihannya.

Bahkan kata dia, dalam proses pemilihan pamong desa sebelumnya selain carik, kasus politik uang yang diduga melibatkan kades itu terjadi.

“Saya punya petunjuk awal yang bisa jadi alat bukti berupa SMS bahwa terjadi money politic yang dilakukan kepala desa dalam pemilihan pamong desa sebelumnya untuk memilih kasi pelayanan. Karena kasi pelayanan itu adik saya sendiri. Makanya kami menolak proses seleksi yang dilakukan saat ini karena tidak netral,” imbuh mantan anggota DPRD Kabupaten Bantul itu, Kamis (13/7/2017)

Aan Indra Nursanto membantah disebut tidak netral. Namun dengan santai ia mengakui turut campur tangan memilih kampus sebagai tim penilai.

“Memangnya salah saya punya inisiatif memberi arahan soal kampus sebagai tim penilai kepada pansel,” tegas Aan Indra Nursanto.

Menurutnya, arahan tersebut ia lakukan agar kampus yang dipilih benar-benar kredibel alias terpercaya. Terkait pengunduran diri dua orang pansel dibenarkan oleh Aan. “Dalam isi surat pengunduran diri itu disebutkan keduanya mundur karena merasa tidak aman dan nyaman karena ada warga yang akan melaporkan proses pemilihan ini ke jalur hukumm” lanjutnya lagi.