SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
SLEMAN—Paguyuban dukuh Sedyo Marsudi Sleman Bantul Gunungkidul dan Kulonprogo (Semar Sembogo) mendesak Pemerintah Daerah memberikan tunjangan dukuh senilai upah minimum provinsi (UMP) DIY.
Ketua Semar Sembogo, Sukiman mengatakan, kini tunjangan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di wilayah Sleman hanya sebesar Rp625.000 per bulan. Angka ini masih jauh dibandingkan UMP DIY yang mencapai Rp892.660.
“Kami minta pemberian kesejahteraan yang wajar sebagai pembantu pemerintah tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di Kabupaten Sleman saat ini Rp625.000 per bulan, harapannya bisa setara dengan UMP DIY,” katanya dalam pertemu rutin Semar Sembogo di Desa Tambakrejo, Tempel, Sleman, Rabu (22/2).
Menurut dia, selama ini kepala dukuh juga mendapat tunjangan berupa tanah bengkok. Namun beberapa tanah bengkok itu ada yang rusak dan bahkan sudah tidak layak untuk dijadikan usaha pertanian.
“Belum ada kejelasan penggantian tanah itu. Bahkan ada beberapa tanah yang nganggur karena memang tidak bisa diolah lagi. Makanya, kami berharap tunjangan setara dengan UMP DIY agar kepala dukuh bisa hidup dengan lebih layak,” tambah Sukiman.
Kepala Dukuh Banaran, Sinduadi, Mlati, Sleman, Sriyanto mengatakan, pihaknya memang hanya menerima Rp625.000 per bulan. Sedangkan tanah kas dukuh yang seharusnya di olah kini sudah tidak bisa lagi untuk ditanami.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman, Sukarno mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya memasukkan TPAPD paling sedikit senilai Rp500.000. Nilai ini akan terus bertambah dan akan disetarakan dengan UMP DIY.(Harian Jogja/Joko Nugroho)