SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, SLEMAN-Sebanyak 228 kotak suara berisi administrasi pemilih pada pilpres 9 Juli lalu dibuka KPU Sleman, Rabu (13/8/2014). Dokumen terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) diambil untuk disiapkan sebagai bukti dalam sidang gugatan hasil pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi, memaparkan sebagian besar DPTb dan DPKTb di Sleman diisi kalangan mahasiswa.
“Sekitar 19.000 orang dari 300.000 orang mahasiswa di DIY berada di Sleman, paling banyak di Depok,” ungkapnya.
Dokumen terkait DPTb dan DPKTb serta daftar hadir saat pencoblosan disiapkan untuk menjawab berbagai perdebatan dalam sidang gugatan di Jakarta.
“Sebenarnya sudah beres dan tidak ada lagi keberatan dari saksi, baik pada hasil pemungutan suara maupun administrasi pemilih. Namun, ini perintah dari dari pusat,” ucap Shidqi.
Setelah pembukaan kotak suara, KPU Sleman harus mengirimkan laporan ke KPU Pusat paling lambat 15 Agustus mendatang. Soal mengirimkan wakil ke Jakarta, kata dia, tergantung permintaan dari KPU Pusat. Adapun pihak yang mewakili, salah satunya dari komisioner.
Ketua Panwaslu Sleman, Sutoto Jatmiko berpendapat seharusnya data DPTb dan DPKTb tidak perlu jadi masalah.
“Menurut saya itu hanya misscommunication. Bisa dicek dengan mengoreksi daftar hadir,” ucapnya.
Sutoto pun mengungkapkan masalah DPTb dan DKPTb sudah tuntas saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Saat itu, telah diralat data 49 orang yang dinilai bermasalah. Kendati begitu, Sutoto tetap sepakat dengan MK yang membolehkan kotak suara dibuka untuk melengkapi bukti di persidangan.
“Jadi tugas kita mengawasi pembukaan kotak suara dan memastikan kehadiran saksi kedua pihak,” ucapnya