SOLOPOS.COM - Logo Sensus Ekonomi 2016. (bandungkota.bps.go.id)
Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan BPS terkendala birokrasi perusahaan
Harianjogja.com, JOGJA- Badan Pusat Statistik (BPS) terkendala birokrasi perusahaan dalam menjalankan Sensus Ekonomi. Mereka pun berencana meminta bantuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk melakukan Sensus Ekonomi 2016.
Ditemui di Kompleks Kepatihan Jumat (22/1/2016), Kepala BPS DIY Bambang Kristianto mengatakan kendala utama dalam melakukan Sensus Ekonomi (SE) selama ini terjadi saat mereka akan mendatangi perusahaan.
Beberapa perusahaan terkesan tertutup dan menerapkan birokrasi yang membuat petugas sensus tak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
“Pengalaman kami biasanya malah di-ping-pong. Ketemu satpam dulu lah, lalu ke bidang ini dan sebagainya,” kata dia.
Pengalaman itu pun membuat Bambang merasa membutuhkan bantuan dari Gubernur untuk mendekati para pengusaha terutama di industri besar. Pihaknya juga sudah menghubungi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memuluskan rencana menyensus para pengusaha.
“Kami mohon ke Ngarso Dalem unuk membantu karena menembus perusahaan besar dan menengah cukup sulit. Teknisnya mungkin dengan mengumpulkan pengusaha,” imbuh dia.
Padahal menurut Bambang SE perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan ekonomi di DIY secara menyeluruh. Mereka bahkan tak akan meminta biaya atau menanyakan masalah pajak karena itu bukan bagian dari data yang diperlukan dalam sensus 10 tahunan ini.
Dia menambahkan hasil dari SE ini juga akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan data mendetail tentang kondisi perekonomian di DIY dan sektor-sektor yang berpotensi di kembangkan. Dia mencontohkan, data ini juga dapat dipakai pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan perekonomian di DIY.
“Karena itu kami nanti minta para pengusaha menjawab apa adanya. Ini tidak terkait pajak kok,” kata Bambang.
Terpisah, Sultan mengatkaan pihaknya siap membantu BPS untuk menjalankan tugas mereka di SE 2016. Pasalnya Sultan juga menyadari lewat sensus ini berbagai data terkait perekonomian dapat terungkap. Data itu pun dinilainya bisa memudahkan Pemda untuk menentukan langkah terbaik.