Pembangunan memakan waktu sepuluh bulan.
Harianjogja.com, JOGJA–Jika tak ada aral melintang, pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) di lahan bekas Bioskop Indra di Jalan Malioboro akan dimulai Maret. Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu sepuluh bulan dengan biaya mencapai Rp44 miliar.
Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia
Gedung sentra PKL akan dibangun tiga lantai dan dibagi jadi lima zona. Pertama, semi basement untuk menyimpan gerobak. Luasnya 1.112 meter persegi. Kapasitasnya 37 gerobak dan 32 motor.
Lantai dasar diperuntukkan khusus bagi penjual makanan kering. Luasnya 1.205 meter persegi. Lantai ini bisa dihuni 122 PKL. Kemudian lantai satu dijadikan pusat suvenir yang berkapasitas 120 PKL dengan luas 1.007 meter persegi.
Lantai dua atau paling atas akan dijadikan tempat menjual pakaian. Kapasitasnya sendiri bisa menampung 117 PKL. Tak jauh dari bangunan utama akan dibuat gedung yang diberi nama Taman Kuliner. Isinya adalah makanan-makanan basah. 79 PKL bisa dimasukkan ke Taman Kuliner.
“Ada beberapa PKL yang akan direlokasi. Tidak digusur, tapi ditata. Karena tanpa PKL, Malioboro tak akan meriah. Karena itu PKL harus dipertahankan,” ucap Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY M. Mansur seusai pertemuan dengan Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Senin (22/1/2018).
Sosialisasi kepada PKL, kata Mansur akan dilakukan dalam waktu sebulan ke depan. Pemda DIY memprioritaskan pemindahan PKL yang berada di depan Kompleks Kepatihan dan DPRD DIY. Namun meski begitu, ia menyatakan untuk seleksi PKL yang akan dipindahkan, perlu komunikasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Jogja, karena mereka dianggap sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, yang juga ikut dalam pertemuan mengaku siap mengikuti arahan yang telah disampaikan Pemda DIY. “Kami mengikuti kebijakan Pemda DIY,” ucapnya singkat.
Dari hasil pendataan, ada 780 PKL Malioboro yang siap mendapatkan sosialisasi. Mereka akan diminta untuk mengikuti kebijakan pemerintah. “Pokoknya jangan ada isu sesama PKL, makanya ikut kami dulu lah,” jelas Haryadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
