SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS.COM)
BANTUL—Program sertifikasi tanah di Desa Trimulyo,Kecamatan Jetis, Bantul, kini tengah diusut Kejaksaan Negeri Bantul. Lembaga penegak hukum itu mencium aroma korupsi dalam program tersebut.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, Putro Haryanto mengatakan, ada penggelembungan pungutan hingga ratusan juta yang dilakukan oknum aparat desa, sehingga biaya pengurusan tanah di Trimulyo lebih mahal ketimbang tempat lain.
Seperti diberitakan sebelumnya, biaya pengurusan sertifikasi tanah lewat program Layanan Rakyat untuk Program Sertifikasi Tanah (Larasita) di Desa Trimulyo diduga sarat aroma korupsi. Warga harus membayar lebih mahal untuk mengurus sertifikat tanah. Bahkan besaran harga yang ditetapkan pemerintah desa lebih mahal dari desa desa lainnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Trimulyo, Sagiyo mengatakan biaya sertifikasi yang dipungut sekitar Rp600.000. Jumlah itu tersebut digunakan sesuai peruntukanya tak ada penilapan oleh aparat desa.
Sagiyo menerangkan, pungutan terhadap warga sebesar Rp300.000 untuk konversi dan Rp350.000 untuk warisan. Biaya tersebut digunakan untuk melengkapi berkas seperti pembelian materai, fotokopi persyaratan, pembelian patok serta sebesar Rp50.000 masuk ke kas desa.
Sementara itu Kepala BPN Bantul Lutfi Zakaria menjelaskan untuk biaya pengukuran tanah dibebankan biaya Rp40.000 untuk tanah sawah, Rp80.000 untuk pekarangan serta ditambah Rp100.000.
“Kurang lebih biayanya seratus enam puluh ribu sampai dua ratus ribu ditambah biaya pendaftaran lima puluh ribu,” jelas Lutfi. Soal sertifikat yang tak kunjung terbit kendati telah diproses sejak 2011 menurutnya karena memang ada keterlambatan dan memang belum selesai.