SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman menyambut baik rencana DIY dijadikan lokasi pilot project atau proyek percontohan untuk pencetakan KTP elektronik (e-KTP). Hal itu dianggap sebagai awal titik terang dari permasalahan e-KTP yang selama ini terus mengambang.
“Ini masih menunggu aplikasinya. Kalau itu sudah datang, sebenarnya permasalahan e-KTP bisa segera diatasi,” kata Kepala Disdukcapil Sleman, Supardi, saat ditemui di kantornya Rabu (13/8/2014).
Menurutnya, proses pencetakan e-KTP akan lebih cepat jika diserahkan ke setiap kabupaten/kota, bukan terpusat di Jakarta.
Waktu pelaksanaan proyek percontohan yang juga akan dilakukan di Jawa Timur itu masih belum pasti. “Kemarin Selasa kami baru dikabari dan masih menunggu info lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Supari.
Meski demikian, Supardi mengatakan pihaknya sudah diberitahu tentang rencana tahap awal proyek tersebut. Tim dari Kemendagri akan datang untuk mengecek berbagai kesiapan di masing-masing kabupaten dalam pekan ini. “Tim akan mengecek apakah banyak gangguan pada jaringan komunikasi data, menginstal aplikasi, dan memasukkan database,” ujarnya menguraikan.
Aplikasi e-KTP yang akan digunakan dalam proyek percontohan merupakan versi terbaru. “Infonya yang terbaru itu versi empat. Harus dipastikan koneksi untuk jaringan komunikasi data lancar semuanya, dari kecamatan ke kabupaten, lalu ke provinsi dan pusat,” kata Suryo Adi, staff bidang pendaftaran penduduk Disdukcapil Sleman.
Sebanyak 690.001 orang tercatat telah melakukan rekam data e-KTP di Sleman. Dari data tersebut, baru 658.101 e-KTP atau 95,38 persen yang sudah selesai dicetak. “Sisanya masih menunggu aplikasi yang baru itu,” kata Suryo menambahkan.
Supardi memastikan Disdukcapil Sleman siap melaksanakan program percontohan e-KTP. “Kami sudah siap bahkan sejak dua tahun lalu. Hanya menunggu kepastian dari pusat saja,” katanya menegaskan. Dia berharap pada akhirnya pencetakan e-KTP diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota agar lebih efektif.