SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru membimbing muridnya. (JIBI/Solopos/Dok.)
Hampir semua sekolah kekurangan guru.
Harianjogja.com, SLEMAN–Proporsi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Sleman masih sangat minim. Tercatat terdapat kekurangan sekitar 600 PNS guru SD.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Wantini mengatakan saat ini hampir seluruh SD menglami kekurangan guru kelas yang berstatus sebagai PNS. Kekurangan tersebut dikarenakan selama beberapa tahun terakhir tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru di daerah.
“Akibatnya hampir semua sekolah mengalami kekurangan guru PNS, rata-rata kekurangannya antara dua sampai tiga guru per sekolah,” katanya kepada wartawan Selasa (30/1/2018).
Tidak hanya pada jenjang SD, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga mengalami hal yang sama. Kekurangan terjadi untuk guru mata pelajaran tertentu misalnya guru bimbingan konseling (BK), pendidikan kewarganegaraan (PKN), pendidikan jasmani dan kesehatan (Penjaskes) serta IPS.
Demi mengatasi permasalahan kekurangan tersebut, pada jenjang SD banyak di antara sekolah yang akhirnya mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) untuk mengajar. Sementara gaji yang diberikan kepada GTT masih minim karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah.
Sementara itu, untuk jenjang SMP, kekurangan coba disiasati oleh Disdik dengan melakukan mutasi atau perpindahan untuk guru mata pelajaran yang dibutuhkan. Namun memang diakuinya hal itu membuat guru mengajar dengan jumlah jam yang lebih lama.
“Konsekuensinya jam mengajarnya memang lebih lama. Dari minimal mengajar 24 jam per pekan, jadinya bisa sampai 30 hingga 40 jam per pekan,” kata Sri.
Dengan masih adanya kekurangan ini pihaknya berharap akan segera ada pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru di daerah. “Ya semoga akan segera dibuka formasi [CPNS] guru di daerah untuk menutup kekurangan yang selama ini terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SD N 1 Sleman, Suhardi mengatakan saat ini dari enam kelas atau rombongan belajar, baru ada enam guru kelas yang berstatus PNS. Sedangkan untuk mengisi kekurangan tersebut pihaknya kemudian memperkerjakan GTT dan tenaga harian lepas (THL).
“Kalau di tempat kami kondisi riilnya ada enam rombel, guru kelas yang PNS ada empat, yang THL satu dan GTT satu.” kata dia.