Solopos.com, SOLO – Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada Ramadan dan Idulfitri 2024 yang telah berlalu. Ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi pada 2023 yang tercatat mencapai Rp188,8 triliun.

Apabila kita lihat lebih dalam, kenaikan jumlah ini antara lain memperhitungkan mobilitas masyarakat yang meningkat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Di wilayah Soloraya, Bank Indonesia kala itu menyiapkan Rp4,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkat 5% dibandingkan tahun lalu. Wilayah Jawa Tengah, termasuk Soloraya, menjadi daerah tujuan pemudik paling besar di wilayah Jawa berdasarkan laporan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024, yakni mencapai 31,8%.

Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan saat itu menyiapkan 4.264 lokasi penukaran, sedangkan di wilayah Soloraya tersedia 93 lokasi penukaran. Kegiatan kas keliling dan penukaran bersama perbankan juga menjadi langkah Bank Indonesia untuk melayani pemenuhan kebutuhan uang masyarakat.

Di tengah kebutuhan uang tunai yang meningkat,  baik yang dipengaruhi faktor meningkatnya transaksi ekonomi masyarakat dalam periode libur Lebaran maupun budaya memberikan salam tempel dengan uang baru, telah berkembang pesat kanal pembayaran digital untuk mendukung pembayaran di masyarakat, yakni QRIS.

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar QR yang dikembangkan Bank Indonesia bersama industri pembayaran di Indonesia untuk memastikan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR code pembayaran menerapkan QRIS sehingga proses transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

QRIS telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak diluncurkan lima tahun yang lalu pada 17 Agustus 2019. Menurut data Bank Indonesia (Februari 2024), transaksi QRIS tumbuh 161,51% (year on year atau yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 46,98 juta dan jumlah merchant mencapai 31,27 juta.

Sejalan dengan pertumbuhan di tingkat nasional, pertumbuhan pengguna maupun transaksi QRIS di wilayah Soloraya menunjukan tren yang meningkat. Volume transaksi QRIS meningkat 103,65% (yoy) dengan transaksi mencapai Rp157 miliar, sedangkan jumlah merchant QRIS mencapai 799.448 di Soloraya dengan lebih dari 60% merupakan merchant dengan kategori mikro dan kecil.

Banyak pedagang kecil seperti angkringan, penjual jajanan pasar, maupun pedagang asongan yang menyediakan kanal pembayaran QRIS sebagai salah satu cara bertransaksi. Adaptasi dan literasi teknologi menjadi kunci, apa pun usaha dan berapa pun skala usahanya.

Pengembangan fitur QRIS terus dilakukan untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Indonesia. Baru-baru ini fitur QRIS Transfer, Tarik, dan Setor Tunai (QRIS Tuntas) melengkapi inovasi dan pengembangan QRIS yang telah berjalan sebelumnya.

Perluasan kerja sama konektivitas pembayaran ASEAN melalui kerja sama pembayaran QR Antarnegara yang telah diimplementasikan dengan Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BoT), dan Bank Negara Malaysia (BNM) serta akan terus diinisiasi dengan negara mitra ekonomi Indonesia lainnya.

Berbagai inovasi dan pengembangan fitur ini diharapkan dapat mengakselerasi tranasksi digital di masyarakat yang lebih cepat, murah, mudah, dan andal serta inklusif. Bagi merchant atau pedagang, kanal pembayaran QRIS diharapkan mampu memberikan multiplier effect dalam kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Pertama, meningkatkan branding dan credit profile pedagang/pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui transaksi secara digital QRIS. Dalam pengembangan usaha, acapkali ditemui kendala klasik sulit mengakses permodalan melalui kredit lembaga keuangan karena pedagang/pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai.

Penggunaan transaksi pedagang melalui QRIS secara tidak langsung akan meningkatkan credit profile karena prospek usaha dan nilai usaha akan tergambar dan tercatat dalam jurnal transaksi yang dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan.

Penggunaan transaksi digital ini diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Sepanjang 2023, kredit UMKM tumbuh sebesar 8,03% meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,47% (yoy).

Dengan pertumbuhan tersebut, pangsa kredit UMKM dibanding total kredit industri perbankan mencapai 20,63%. Pemerintah terus mendorong peningkatan kredit UMKM dari sisi supply melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sepanjang 2023 realisasinya mencapai Rp260,09 triliun (Kajian Stabilitas Keuangan, Maret 2024).

Bank Indonesia juga telah menerbitkan ketentuan tentang dukungan terhadap pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial minimal sebesar 30% untuk tahun 2024. Kedua, penggunaan QRIS juga meningkatkan keamanan bertransaksi dan efisien.

Pedagang tidak perlu cemas pada risiko menerima uang palsu dalam transaksi sehari-hari dan seluruh transaksi akan diterima melalui rekening pedagang. Efisiensi penggunaan QRIS juga terlihat dari pengurangan biaya pengelolaan usaha karena tidak perlu repot menyediakan uang kembalian dan menyetorkan uang tunai dari hasil penjualan dan transaksi usaha.

Pemilik warung soto yang saat ini tengah diminati masyarakat di Kota Solo dan pedagang warung angkringan di Kabupaten Karanganyar menggunakan QRIS dalam dua tahun ini. Dalam sebuah percakapan singkat, pedagang menyampaikan penggunaan QRIS diminati banyak pembeli, khususnya anak muda.

Beberapa kali pembeli menanyakan apakah bisa membayar menggunakan QRIS di warung itu yang kemudian mendorong pemilik warung menggunakan QRIS sebagai kanal pembayaran di warung itu.

Sejauh ini penggunaan QRIS praktis dan mudah karena tinggal memindai dan dana akan langsung masuk rekening, sejalan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi dalam kehidupan.

Dari sisi pengguna, kepraktisan juga menjadi salah satu keunggulan menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran. Cukup dengan satu QR maka transaksi dengan menggunakan aplikasi dan penyelenggara jasa pembayaran apa pun dapat dilakukan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai di masyarakat baik untuk mendukung transaksi ekonomi maupun faktor budaya penukaran uang baru untuk sanak saudara, transaksi digital menggunakan QRIS menjadi terobosan dan alternatif.

Ini memberikan manfaat dan dampak yang sangat besar dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada transaki nontunai yang melengkapi transaksi tunai di masyarakat. Ada QRIS di antara kita. (Esai ini merupakan pendapat/opini pribadi dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan/kebijakan lembaga)

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 26 April 2024. Penulis adalah Kepala Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo)

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ingin model bisnis Kios Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita) diperluas replikasinya di kabupaten/kota di provinsi ini untuk mengendalikan inflasi.

Dilansir Antara, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, di Semarang, Kamis (2/5/2024), mengatakan bahwa model bisnis Pandawa Kita sudah diterapkan Pemerintah Kota Semarang lewat penjualan komoditas dengan harga murah.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Saat ini, sudah ada delapan kabupaten/kota yang telah mereplikasi konsep Pandawa Kita, yakni Kota Surakarta, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Banyumas, Wonogiri, Cilacap, Wonosobo, dan Rembang.

“Kami berharap Pandawa Kita juga direplikasi di kabupaten/kota lain,” katanya, mengingat selama ini sangat membantu masyarakat dengan cara memotong rantai distribusi sehingga harga lebih murah dibanding pasaran.

Di Kota Semarang, Kios Pandawa Kita yang merupakan hasil kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Semarang dan Perwakilan Bank Indonesia Jateng ada di Pasar Kanjengan Semarang.

Ia menyebutkan indikator makro inflasi di Jateng pada April 2024 dalam kondisi aman dan terkendali, dengan tingkat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month) atau lebih rendah dari nasional sebesar 0,25 persen.

Menurut dia, inflasi Jateng yang terkendali tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya menjaga ekonomi makro.

“Inflasi harus dipantau setiap hari karena perkembangannya sangat dinamis, sehingga kolaborasi bersama untuk mengendalikan inflasi harus dilakukan,” kata Sumarno di Kantor BPS Jateng.

Berbagai upaya dilakukan, di antaranya meningkatkan sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot untuk melaksanakan program-program pengendalian inflasi, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), cadangan pangan pemerintah, pemberian subsidi harga pangan, serta fasilitasi distribusi pangan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Dadang Hadiwan menyebutkan bahwa inflasi Jateng pada periode April 2024 tercatat sebesar 0,20 persen.

“Dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi April 2024, salah satunya dipengaruhi transportasi, terutama transportasi antarkota, perawatan pribadi, dan jasa lainnya,” katanya.

Ada lima komoditas dengan andil atau sumbangan inflasi bulanan dibandingkan antara Maret dengan April 2024, yaitu bawang merah, emas perhiasan, angkutan antarkota, bawang putih, dan minyak goreng.

“Di sisi lain, andil deflasi terjadi karena komoditas beras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan buncis,” kata Dadang.

Solopos.com, SRAGEN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen akan mengklarifikasi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen menyusul adanya surat pengunduran diri dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Klarifikasi itu direncanakan Jumat (3/5/2024).

Klarifikasi KPU itu dilakukan dengan mendasari pada Surat KPU No. 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Ketua KPU Sragen Prihantoro P.N. saat dihubungi Solopos.com, Jumat, mengungkapkan KPU Sragen merencanakan klarifikasi ke PDIP pada Jumat ini. Dia menyampaikam teknis klarifikasi masih dibicarakan di internal KPU. Dia menjelaskan klarifikasi KPU itu didasarkan pada Surat KPU No. 664/2024 terkait dengan adanua surat pengunduran diri caleg terpilih di PDIP.

“Kami klarifikasi sesuai dengan aturan dalam surat KPU tersebut. Ya, sebelumnya ada surat pengunduran diri dari PDIP yang dikirimkan ke KPU sebelum penetapan. Jadi pengunduran diri calon terpilih itu ada mekanismenya yakni ada penggantinya. Jadi klarifikasi itu berkaitan dengan adanya caleg yang meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena kasus pidana, atau tidak memenuhi syarat lainnya,” ujarnya.

Dia mengatakan di PDIP ada caleg yang mengundurkan diri sehingga nanti ada perubahan susunan caleg di PDIP dan nomor suratnya nanti menyesuaikan. Dia mengatakan mekanisme ini juga sama ketika ada caleg terpilih yang meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat lainnya.

Sebelumnya perwakilan DPC PDIP Sragen Supriyanto sempat interupsi dalam Rapat Pleno Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Parpol dan Penetapaj Caleg Tepilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilu 2024 di Kantor KPU Sragen, Kamis (2/5/2024) sore. Supriyanto menyampaikan sesuai PKPU, pesert Pemilu adalah parpol.

Dia menyatakan di PDIP ada mekanisme atau aturan tersendiri dan sudah disepakati oleh seluruh calon anggota legislatif.

“Keputusan sudah kami sampaikan ke KPU untuk ditindaklanjuti. SK yang dimaksud berkaitan dengan wilayah tempur dan yang lainnya. Wilayah tempur caleg sesuai dengan kesepakatan bersama,” katanya.