SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL-Sejumlah kalangan menyerukan kepada PNS Bantul untuk mengindahkan himbauan pembelian tiket laga kandang Persiba. Mereka menilai himbauan itu telah menimbulkan keresahan di lingkungan PNS.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto menilai akibat himbauan itu sejumlah PNS resah. Bahkan tak sedikit yang telah mengadu ke anggota dewan.
“Mereka jadi tidak nyaman, kalau nggak beli. Takutnya dipandang beda, atau takut kalau karirnya terganggu,” kata Arif kepada Harian Jogja, Senin (1/4/2013).
Menurutnya, seharusnya himbauan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tak disertai instruksi tertulis berupa kewajiban. Namun karena melibatkan institusi Pemkab sama saja dengan menggunakan kekuasaan pemerintah.
Ia mendesak pemerintah mencabut himbauan tersebut. Alangkah baiknya kata Arif bila manajemen Persiba memperkuat pencairan dana lewat pihak ke tiga atau sponsor tanpa membebani masyarakat.
Cara-cara itu lebih elegan dibanding mendorong PNS merogoh sakunya demi sepak bola.
“Kami selalu dorong penggalian dana dengan cara yang elegan bukan seperti ini,” tandas politisi PKS tersebut.
Sementara untuk harga selembar tiket pertandingan kandang Persiba dibanderol mulai dari Rp15.000-Rp50.000 per orang tergantung kelas tempat duduk. Namun bila dikumpulkan dari belasan ribu PNS se-Bantul jumlahnya dapat mencapai ratusan juta.
Belum lagi soal pertanggungjawaban dana hasil pembelian tiket tersebut yang tak bisa dipantau oleh masyarakat.
Penolakan ide himbauan pembelian tiket iuga disampaikan aktivis anti korupsi Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono.
Ia meminta masyarakat menolak rencana itu. Khusus PNS, Irwan meminta mereka berani untuk tak mengukuti himbauan bagi yang memang tak berminat menonton sepak bola.
Apalagi dana tersebut bukan bersumber dari APBD, sangat rentan disalahgunakan karena tak perlu ada audit dari lembaga pemeriksa keuangan.
“Itu tidak perlu seharusnya ada himbauan. PNS juga tak perlu takut menolak,” tegasnya.