SUBSIDI BBM: Politik Pencitraan Bikin Pemerintah Ragu

Amirrudin Zuhri/JIBI/Harian Jogja

Promosi Ayo Mudik, Saatnya Uang Mengalir sampai Jauh

ilustrasi

JOGJA—Keraguan pemerintah tentang subsidi BBM pada 2011 dinilai terjadi karena kentalnya nuansa politik pencitraan.

Pemerintah juga cenderung tidak tegas dalam penyusunan strategi penghapusan subsidi BBM yang paling optimal. Bahkan, roadmap pengurangan subsidi BBM yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak direalisasikan oleh pemerintah.

Lebih dari itu, hasil rekomendasi kajian konsorsium tiga universitas yang terdiri dari UGM, UI, dan ITB pada 2011 diabaikan oleh pemerintah. Padahal, kajian pengendalian subsidi tersebut merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

“Jika masalahnya adalah pencitraan, idealnya pemerintah bertanya kepada masyarakat mengenai metode penurunan subsidi BBM sekaligus realokasi penghematan anggaran dari penurunan tersebut,” papar peneliti dari Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rimawan Pradiptyo, Senin (5/3).

Ia menilai subsidi BBM telah melampaui batas kewajarannya, terutama pada 2011 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P 2011 namun realisasinya mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4%. Menurut dia, ketidakwajaran ini terjadi karena konsep subsidi yang salah yaitu penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Akibatnya subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin.

“Sayangnya lagi, subsidi BBM ini menghambat pemerintah dalam penggunaan anggaran untuk program strategis seperti program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan daerah,” katanya.

Rimawan bersama peneliti P2EB FEB UGM lainnya, Gumilang Aryo Sahadewo, kini melakukan studi mengenai penurunan subsidi BBM dari perspektif rumah tangga.(ali)