SOLOPOS.COM - Humas PT PLN (Persero) Area Jogja Paulus Kardiman (kanan) ketika melakukan survei di salah satu rumah penduduk di RT 17, RW 30, Popongan Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman, Senin (25/1/2016). (Kusnul Isti Qomah/JIBI/Harian Jogja)
Subsidi listrik di Gunungkidul akan ditentukan setelah dilakukan survei pelanggan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wonosari harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan tugas survei dalam rangka pencabutan listrik bersubsidi. Dari target survei 11.451 pelanggan, baru terealisasi 5.637 titik, padahal hasilnya akan diserahkan ke pemerintah di pertengahan bulan ini.
Data dari PLN area DIY, presentase pendataan di Gunungkidul masuk di posisi kedua terbawah, karena capaianya belum ada separuh dari target yang diberikan. Manajer PLN Wonosari Anang Iskandar mengakui jika luas wilayah dan kondisi geografis yang ada menjadi kendala tersendiri.
Sebab, selain jaraknya jauh, rumah-rumah pelanggan tidak semuanya mudah diakses dengan kendaraan, terkadang petugas harus berjalan kaki untuk melakukan survei tersebut.
“Survei jadi semakin sulit karena faktor cuaca. Saat hujan, petugas terpaksa berhenti sebentar, dan tugasnya dilanjut setelah hujan berhenti,” kata Anang, Jumat (4/3/2016).
Dia mengakui, untuk menyelesaikan pendataan ulang tersebut harus dilakukan kerja keras. Terlebih lagi, data hasil survei akan dikumpul antara tanggal 11 Maret atau 18 Maret mendantang. “Pokoknya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di siswa waktu yang ada bisa menyelesaikan tugas pendataan ini,” ungkapnya.
Disinggung mengenasi tujuan dari survei ini, Anang mengaku tidak tahu menahu. Dia berdalih data pelanggan yang diberikan merupakan hasil pendataan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sementara itu, petugas di lapangan hanya bertugas untuk mencocokan data milik pelanggan dengan form isian dalam formulir yang diberikan oleh tim.
“Rincian isi pertanyaan dalam formulir banyak mulai dari jumlah keluarga hingga daya listrik yang digunakan di keluarga itu. Tapi kami tidak tahu untuk apa, sebab penentuan kebijakan tersebut berasal dari pusat,” ungkapnya.