SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus menelusuri 32 sertifikat tanah yang merupakan aset pemeritah setempat yang selama setahun terakhir hilang.
Kepala Bidang Aset DPPKA Gununkidul Prihatin Eka Widada mengatakan sejak menjadi temuan BPK pada 2012 sampai hari ini belum ada yang ditemukan.
“Kami mengalami kesulitan karena sudah agak lama, dan sudah mencoba melakukan penulusuran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah namun tidak membuahkan hasil,” kata Eka, Selasa (30/9/2014).
Ia mengatakan berdasarkan laporan audit BPK 2012, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki aset berupa tanah sebanyak 453 petak.
Dari total tersebut, sebanyak 236 sudah memiliki sertifikat dan 217 lainnya belum. Dari total 236 asset tanah yang sudah disertifikasi, 32 di antaranya hilang dan hanya ada fotocopynya.
Dia berharap seluruh sertifikat yang hilang hanya terselip, dan tidak hilang. Apabila itu terjadi maka akan membuthkan waktu lama dalam membuat sertifikat. Pemerintah harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta membuat laporan kehilangan terlebih dahulu.
“Semoga tidak hilang, dan kami akan terus mencari,” katanya.
Untuk mencegah kehilangan, Eka mengatakan DPPKAD mewajibkan seluruh sertifikat di simpan di lokasi khusus.
“Hanya disimpan satu lokasi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya,” katanya.
Kepala DPPKA Gunungkidul Supartono mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan terhadap pendataan aset. Pemerintah akan memasang papan pengumuman mengenai kepemilikan lahan di atas tanah milik pemerintah.
Dengan adanya ini diharapkan aset Pemkab Gunungkidul tidak menyusut dan tidak hilang “Papan nama ini dimaksudkan untuk menandai lokasi tanah milik pemkab,” katanya.