SOLOPOS.COM - Sri Sultan Hamengku Buwono X
JOGJA—Protes Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY terhadap SK Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Gubernur langsung ditanggapi Sultan Hamengku Buwono X. Gubernur DIY meminta kepada Apindo tidak hanya menuntut menangnya sendiri karena sekarang merupakan masa peralihan.
“Saya nggak tahu motivasinya, tapi mestinya semua pihak itu jujur jangan hanya menuntut mau menangnya sendiri. Karena bagi Apindo perlu saya sampaikan maupun bagi SPSI, bahwa saya anggap tahun ini adalah masa peralihan [dari UMP ke UMK],” katanya disela seminar pencegahan korupsi di Hotel Melia Purosani Jogja, Kamis (22/11/2012).
UMK ditetapkan berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh dewan pengupahan. Januari sampai Juni pakai kebijakan menteri yang lama dengan 46 item indikator. Sedangkan Juli sampai Desember pakai kebijakan baru dengan 60 item indikator. Berarti indikator di tambah 14 item yang otomatis KHL nya naik.
Menurut Sultan, biarpun keputusan UMK di atas KHL namun pada tahun depan belum tentu dibelanjakan mencapai 100 persen. Diasumsikan upah 101 persen dari KHL, inflasi diperkirakan 4 persen. Berarti uang yang dibelanjakan hanya 97 persen setiap bulannya. Meski nilainya naik tapi kebutuhan hidup masih dibawah 100%. “Sehingga kita tidak bicara keadilan tapi bicara kearifan bagi Gubernur Kepala Daerah Bupati Walikota,” kata Sultan.
Berulangkali ia mengatakan tahun ini masa peralihan, kalau tidak didekatkan KHL akan terjadi kenaikan pendapatan sangat tinggi yang membuat Apindo ribut lagi. Oleh karena itu lebih baik dicicil mulai dari sekarang supaya tahun depan tidak terjadi kenaikan yang luar biasa.
“Jadi sebetulnya bagi saya, apindo untuk memahami tapi 101 persen itu included tahun depan, aku ora ngowahi opo opo. Saya mohon karyawan buruh juga memahami, biarpun di atas KHL nek tahun depan ada inflasi 4 persen, yang naik 100 persen tapi faktanya duit naik tapi kebutuhannya 97 persen satu bulan,” jelas Sultan.