Sultan Melantik 9 Pejabat Eselon Dua

Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik sembilan pejabat eselon dua di Bangsal Kepatihan

 
Harianjogja.com, JOGJA–Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik sembilan pejabat eselon dua di Bangsal Kepatihan, Jumat (12/1/2018).

Promosi Era Emas SEA Games 1991 dan Cerita Fachri Kabur dari Timnas

Dengan pelantikan ini, beberapa posisi strategis yang sebelumnya lowong kini sudah terisi. Pejabat yang baru dilantik diminta untuk menerjemahkan Keistimewaan DIY sebagai gerakan kebudayaan masyarakat.

Kesembilan pejabat yang dilantik diantaranya adalah Beny Suharsono sebagai Sekretaris DPRD DIY, Sukamto selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Bayu Mukti Sasongko sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Biwara Yuswantara dengan posisi baru Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY.

Kuncoro Cahyo Adi sebagai Kepala  Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Budi Wibowo yang didaulat jadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Monika Nur Lastiyani yang menggantikan posisi Budi di pos Kepala Badan Perpustakaan dan Aset Daerah DIY, Moedji Rahardjo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Tri Saktiyana selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Sebelumnya, ada lima jabatan yang masih belum terisi oleh pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, BPBD, serta ditambah posisi yang sudah lowong sejak awal tahun lalu yaitu Sekretaris DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY.

Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X mengungkapkan, ada beberapa tantangan yang perlu dijabarkan oleh pejabat eselon dua, yakni tentang bagaimana menerapkan keistimewaan DIY, dan menjabarkan secara jelas Renaisans Jogja dengan padanan kata Jogja Gumregah untuk kemudian menjadikannya gerakan kebudayaan masyarakat.

Ia menambahkan saat ini bukan zamannya lagi setiap SKPD bekerja sendiri-sendiri dengan semangat egoisme sektoral. Namun, harus berbagi peran dan bersinergi dengan SKPD serumpun. Konsekuensinya setiap SKPD harus melakukan koordinasi, integrasi, sinergi, simplifikasi atau KISS melalui strategi silang batas.

“Kesemuanya itu harus fokus ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mendekatkan jarak kesenjangan pendapatan antar warga dan antar wilayah DIY sebagai program prioritas lima tahun ke depan,” ucapnya.