SOLOPOS.COM - Wisatawan antri masuk ke Gua Pindul di Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Sungai bawah tanah di Gunungkidul belum dikembangkan karena Pemkab kesulitan mencari tim ahli
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya melakukan pemetaan terhadap sungai bawah tanah yang dimiliki. Namun hingga saat ini, mereka masih kesulitan mencari tim ahli yang bisa melakukan kajian dan pemetaan itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Syarief Armunanto mengatakan, upaya pemetaan sungai bawah tanah bukan merupakan hal yang baru. Beberapa tahun lalu, wacana itu sudah ada tapi masih terkendala tim ahli untuk survei tersebut.
“Kami sudah ke provinsi hingga pemerintah pusat, tapi masih kesulitan menemukannya,” kata Syarief kepada Harian Jogja, di akhir pekan lalu.
“Kami sudah ke provinsi hingga pemerintah pusat, tapi masih kesulitan menemukannya,” kata Syarief kepada Harian Jogja, di akhir pekan lalu.
Meski belum menemukan, Syarief meyakini bahwa ahli itu ada, hanya saja hingga sekarang belum menemukannya. Satu-satunya harapan digantungkan pada Badan Informasi Geospasial, yang dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
“Tinggal badan ini yang belum kami datangi. Mudah-mudahan mereka bisa membantu kami dalam pemetaan,” kata Syarief lagi.
Upaya pemetaan juga pernah dilakukan dengan cara tradisonal. Saat itu, aliran sungai bawah tanah di Bribin diberikan zat pewarna untuk mengetahui muara sungai. Tapi cara tersebut tidak bisa jadi acuan, karena bukti pewarnaan itu malah keluar di sumber air yang ada di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah.
“Tentunya kami kaget, karena hasilnya diluar harapan. Jadi untuk pemetaan memang butuh tim yang benar-benar ahli,” urai Syarief.
Menurut Syarief, upaya pemetaan sungai bawah tanah berkaitan erat dengan program dari pemerintah pusat, di mana pada 2019 mendatang seluruh warga harus mendapatkan pelayanan air bersih. Dia yakin, jika pemetaan itu bisa dilakukan maka krisis air yang seringkali terjadi saat kemarau bisa diatasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Heri Kriswanto mendukung upaya pemkab untuk melakukan pemetaan potensi sungai bawah di Gunungkidul. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka upaya mengatasi krisis air bisa lebih mudah lagi.
“Potensi yang dimiliki sangat melimpah, tapi hingga saat ini peta alirannya belum jelas. Jadi saya sependapat dan harus segera dilakukan,” kata Heri, kemarin.
Dia menambahkan, pemanfaat sungai-sungai bawah tanah tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul sendirian, sehingga harus ada kerja sama dengan Pemerintah Provinsi atau pun Pemerintah Pusat. Setidaknya ada dua masalah yang akan dihadapi, yakni masalah teknologi dan alokasi anggaran.
“Harus ada koordinasi dengan provinsi atau pemerintah pusat, sebab kalau hanya pemkab saja jelas tidak mungkin,” tutur Politisi PAN itu.