SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan jalan di pedesaan. (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Program padat karya selama ini memberikan solusi lapangan kerja serta pengembangan desa di Kulonprogo. Tahun depan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo itu akan dialihkan penanganannya ke pemerintah desa (pemdes).
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Eko Pranyoto menjelaskan, tahun ini program padat karya telah dilakukan di 56 dusun.
“Anggaran untuk program tersebut mencapai Rp5,3 miliar. Tapi sekarang program tersebut sudah selesai,” ujar Eko, baru-baru ini.
Eko mengungkapkan, program tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak yang besar bagi desa. Program padat karya yang umumnya dilakukan yakni perbaikan jalan desa. Warga masyarakat secara gotong royong membangun jalan desa yang sebelumnya rusak, sehingga menyulitkan akses mobilitas warga.
“Evaluasi yang kami dapat, masyarakat itu mengharapkan uangnya diterima dan tidak ada swadaya. Sedangkan material diberikan oleh Pemda, namun mekanismenya tidak demikian. Akan tetapi sisi positifnya, ada komponen upah yang diberikan pada masyarakat,” jelas dia.
Lebih lanjut Eko memaparkan, mulai tahun depan program tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Desa. Dia mengatakan, adanya dana alokasi desa diharapkan tidak hanya digunakan dalam pengembangan desa, tetapi juga dapat terserap untuk padat karya.
“Dana APBD yang dialirkan ke desa sekitar Rp700 juta per desa. Kalau dilihat dari sisi efisiensinya, program padat karya tersebut lebih bagus pengerjaannya. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong oleh warga, sehingga pengerjaan lebih teratur dan efisien apabila dibandingkan dengan pengerjaan oleh pemborong,” kata Eko.