SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL—Tidak tersedianya panti sosial di Bantul membuat pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengamen yang terjaring razia tak maksimal.
Lembaga Hafara yang selama ini jadi tempat rujukan Pemkab Bantul dalam melakukan pembinaan dari hasil razia juga mengaku menemui kendala karena tidak tersedianya tenaga ahli dan kurangnya dana operasional.
Ketidakmaksimalan itu diakui Kepala Seksi Kepala Seksi Rehabilitasi Napza dan Tuna Susila Dinso Bantul, Arfin Munajah. Dia mengatakan, selama ini setelah razia bersama dilakukan Satpol PP, anjal ataupun gepeng kemudian diserahkan kapada lembaga sosial Hafara.
Namun menurutnya, pembinaan di Hafara masih belum dapat dilakukan optimal. Karena selain pembinaan hanya dilakukan selama tiga hari, juga disebabkan kurang meratanya kemampuan para relawan dalam melakukan pembinaan.
“Berbeda jika Bantul memiliki panti sosial sendiri. Pembinaan dapat dilakukan tenaga-tenaga ahli yang sebelumnya telah kami latih,” jelas Arfin belum lama ini kepada Harian Jogja.
Menurutnya, usulan kebutuhan panti itu sudah pernah dikomunikasikan kepada DPRD Bantul, tapi masih bersifat informal. ”Sejujurnya, kami sangat memerlukan panti sosial,” katanya.
Terpisah, snggota Komisi D DPRD Bantul, Jupriyanto mengatakan, perlu ada penjelasan detail terkait usulan panti itu. “Argumentasinya apa serta data-data terkait dengan rencana pembentukan panti sosial. Kecuali kalau memang sekadar menerima tugas dari kementerian termasuk anggarannya, kalau seperti itu sederhana saja, tinggal dilaksanakan,” jelasnya.(Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas)