Tak Punya Perda, Retribusi Rp300 juta Melayang

ilustrasi

SLEMAN—Mundurnya pembahasan aturan mengenai pungutan pajak dan retribusi daerah berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman. Praktis selama bulan Januari tidak ada pemasukan dari retribusi lantaran tidak ada dasar hukumnya.

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekaayaan Daerah (DPKKD), Samsidi mengatakan, salah satu kontribusi PAD yang paling besar adalah retribusi pasar. Setiap harinya mencapai Rp10 juta, otomatis dalam satu bulan sekitar Rp300 juta tidak bisa diterima Pemkab Sleman.

“Dalam sehari pendapatan retribusi dari pasar sekitar Rp10 juta. Hitungan mudahnya sebulan kira-kira Rp300 juta, itu belum ditambah lagi yang lain-lain,” kata Samsidi saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Sleman, Senin (6/2).

Target retribusi pasar senilai Rp3 miliar pun kemungkinan akan direvisi. Pemerintah mengaku realistis menyikapi hal ini dengan mengurangi target pendapatan pasar saat APBD perubahan nanti.

Mulai Februari ini, retribusi pasar sudah mulai dipungut karena perda telah disahkan. Adapun retribusi lain yang tidak dipungut pada Januari lalu adalah retribusi pelayanan pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi izin gangguan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi izin trayek, retribusi terminal dan retribusi uji kendaraan.

Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta menjelaskan, keterlambatan pemungutan retribusi disebabkan karena harus ada perda baru dengan aturan yang baru. Hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi DIY baru diterima akhir Januari, praktis sebulan tidak ada pendapatan retribusi.(HARIAN JOGJA/Akhirul Anwar)