Tak Transparan! PMI Jogja Ternyata Punya Utang Rp3 Miliar ke Vendor

Solopos.com, JOGJA — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jogja periode 2021-2026, Heroe Poerwadi, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran ini berkaitan dengan tidak ada transparansi dari pengurus PMI Jogja sebelumnya.

Apalagi saat mulai menjabat, ternyata ada tagihan senilai Rp3 miliar dari vendor penyedia layanan darah.

Promosi Pemimpin Negarawan yang Bikin Rakyat Tertawan

Heroe mengatakan pengurus PMI periode sebelumnya, 2016-2021, tidak transparan terhadap keuangan lembaga. Berkas-berkas kepengurusan periode sebelumnya tidak diserahkan kepada pengurus yang baru.

“Saya sudah minta saat terpilih, minta lewat surat juga, semua cara saya tempuh untuk mendapat berkas-berkas kepengurusan sebelumnya tapi tidak diberikan sampai sekarang,” kata dia, Senin (20/3/2023).

Heroe menyebut berkas-berkas kepengurusan sebelumnya sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Tujuannya supaya mengetahui posisi keuangan dan dana yang dimiliki untuk perencanaan kegiatan dan operasional PMI.

Heroe menyebut puncak kekecewaannya terhadap kepengurusan PMI Jogja sebelumnya saat mengetahui adanya tagihan sebanyak Rp3 miliar dari vendor penyedia layanan darah. Dia mengaku terkejut saat ada vendor yang meminta tagihan yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu.

“Saya terkejut ketika ada vendor yang menagih tagihan sekitar Rp3 miliar lebih. Dan juga ada beberapa vendor lain yang ternyata mengalami kemacetan pembayaran. Sesuatu hal yang tidak pernah disampaikan dalam rapat maupun secara langsung ke saya sebagai ketua terpilih,” ujarnya.

Tagihan vendor tersebut, jelas Heroe, menyebabkan kendala penyediaan darah di PMI Jogja.

“Baru tahu kemudian ternyata vendor-vendor ini proses pembayarannya sebelumnya dengan sembilan rekening bank. Saya langsung pindahkan ke satu rekening saja agar proses pembukuan efektif dan transparan,” ucapnya.

Heroe menjamin sepanjang kepengurusannya dari sejak terpilih hingga mengundurkan diri, pembukuan keuangan PMI Jogja dapat dipertanggungjawabkan.

“Laporan bulanan keuangan di kepengurusan saya terbukukan dengan baik dan siap dicek akuntan publik,” tegasnya.

Pengunduran diri Heroe yang juga mantan Wakil Wali Kota Jogja ini dilakukan juga karena dirinya belum mendapat Surat Ketetapan (SK) Kepengurusan.

“Pengunduran diri ini juga sudah dikoordinasikan dengan baik oleh Pejabat Wali Kota Jogja, Pak Herry Zudianto sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI DIY, dan konsultasi dengan Ketua PMI DIY yang diterima oleh GBPH Prabukusuma,” katanya.