SOLOPOS.COM - ilustrasi

ilustrasi

GUNUNGKIDUL—Ketidakadilan anggaran daerah di Kabupaten Gunungkidul 2012 mengundang sejumlah pertanyakan masyarakat luas.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Sarana Rembug Warga Untuk Gunugkidul (Srawung) meminta Bupati dan tim anggaran daerah untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian penghasilan tambahan (tamsil) atas tambahan beban tugas bagi pejabat eselon senilai Rp7,8 miliar tahun ini.

“Kebijakan tamsil atas tambahan beban tugas perlu dikaji ulang Bupati dan jajarannya. Harus ada kejelasan beban tugas apa saja yang diberikan dan output efektif tidaknya,” kata Koordinator Srawung, Sutejo kepada Harian Jogja, Senin (16/7).

Menurut dia, pihaknya tidak menolak adanya penambahan pendapatan bagi PNS, namun tambahan tunjangan atas beban tugas harus disertai sistem kinerja reward and punish bagi pegawai agar kebijakan keuangan daerah tidak sia-sia.

Tanpa semua itu, Sutejo menilai anggaran Rp7,8 miliar hanya identik menjadi bancakan masal pejabat eselon.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Tri Iwan Isbumaryani membenarkan pihak legislatif selama ini kesulitan untuk mengawasi jalannya kebijakan menyangkut tambahan penghasilan beban tugas tersebut karena tidak diurai dengan jelas apa saja beban tugas yang diberikan bagi pejabat eselon.(ali)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya