SOLOPOS.COM - Papan penolakan pembangunan tambak udang (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Tambak udang Bantul segera ditutup. Tersedia dana hingga Rp500 juta untuk upaya tersebut sehingga Pemkab Bantul diharapkan tidak ‘masuk angin’.
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan Rp500 juta khusus untuk menyikapi maraknya keberadaan usaha legal atau non-ilegal tambah udang di kawasan pesisir pantai selatan Bantul. Dewan akan melototi penggunaan anggaran supaya tidak menyimpang.
Anggota Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis menyatakan tidak mau lengah mengawal pengawasan anggaran Rp500 juta yang ada di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun ini.
“Anggaran itu jelas orientasinya untuk menyikapi penanganan usaha tambah udang di kawasan pesisir. Arahnya ya penutupan tambak udang karena memang merusak kawasan pesisir bukan untuk lainnya,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Jumat (6/2/2015).
Secara khusus, Wildan mengaku bertemu dengan Kepala Satpol PP Hermawan Setiaji untuk mengingatkan tujuan ketersediaan anggaran tersebut.
“Tentu kalau nanti digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penutupan tambak ya kita persoalkan,” imbuhnya.
Wildan menjelaskan APBD 2015 ini menganggarkan dukungan Rp100 juta untuk Satpol PP untuk tujuan menundak tegas maraknya usaha tambak udang diduga melibatkan aparatur desa setempat. Sedangkan anggaran Rp400 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Konon, dana tersebut dibutuhkan juga untuk mengatasi usaha tersebut seperti penyewaan alat berat untuk pemulihan kawasan.
“Jadi apapun yang terjadi Pemkab Bantul tidak boleh masuk angin untuk mewujudkan penutupan tambak udang karena dukungan anggaran sudah tersedia dan lebih dari cukup,” imbuhnya.
Pantauan Harianjogja.com di lapangan usaha tambak udang di kawasan sepanjang pesisir pantai selatan di Bantul sampai kini masih beroperasi sejak gagalnya penutupan dilakukan pemkab. Beberapa titik lokasi justru keberadaan tambak udang makin bertambah banyak dan mengancam kawasan pesisir seperti gumuk pasir.