SOLOPOS.COM - Aktivitas penambangan liar pasir di kawasan Desa Gadingharjo, Rabu (5/8/2015) siang. (Harian Jogja/Arief Junianto)
Tambang ilegal di Bantul kian marak
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Penambangan pasir ilegal di pesisir selatan Bantul kian marak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Gadingsari, Sanden, Bantul, Mulyadi membanarkan munculnya tambang-tambang baru di wilayahnya.
“Di Gadingsari sekitar tiga itu jumlahnya, ada dua yang kelihatan. Yang satunya kadang hilang kadang muncul,” jelas dia, Kamis (28/1/2016).
Selama ini ia mengklaim, pemerintah tidak diam melihat maraknya penambangan pasir ilegal alias tak berizin itu. Pemerintah desa telah menyampaikan hal ini ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul. Namun para penambang memilih kucing-kucingan.
“Masalahnya kalau ada petugas datang, penambangannya berhenti, nanti kalau petugas pergi muncul lagi. Dukuh setempat juga repot kalau setiap saat harus menunggui lokasi tambang,” klaim Mulyadi.
Salah seorang warga Gadingsari, Sanden yang meminta identitasnya dirahasikan demi keamanannya mengungkapkan penambangan pasir ilegal ini merugikan lingkungan sekitar.
Para penambang tidak hanya mengeruk keuntungan dari material pasir, melainkan juga tanah di lokasi penambangan untuk kepentingan urug tanah. Aktifitas penambangan pasir itu dilakukan di tanah milik pribadi dan lahan pasir yang diklaim pemerintah sebagai Sultan Grond (SG).
Tanah dan pasir sebagai penahan air kini rusak karena ditambang. Selain itu, lahan pertanian yang ada di sekitar tambang juga terganggu lantaran debit air berkurang.
Padahal kata dia, petani penggarap lahan di sekitar tambang tidak hanya berasal dari Dusun Wonoroto atau Karanganyar namun juga berasal dari dusun lain masih desa yang sama.
“Jadi yang terdampak tidak cuma warga dua dusun di lokasi pertambangan, juga warga dusun lain yang bertani di situ,”papar dia.