Solopos.com, JOGJA — Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Untuk itu, berbagai upaya menekan kemiskinan di DIY perlu digencarkan supaya mengurangi angka tersebut.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas. Hal ini sebagai upaya untuk menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya.
Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia
“Kalau saya ya, sudah kira-kira yang umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apapun, tidak bisa bekerja, ya sudah dibantu saja sampai meninggal [seumur hidup],” kata Sultan di Kompleks Keptahina, Rabu (25/1/2023).
Sultan mengaku telah berdialog dengan jajaran eksekutif dan pimpinan DPRD DIY terkait wacana pemberian bansos seumur hidup itu.
“Saya sudah bicara sama pimpinan DPRD mau enggak membantu, setuju tidak dengan bantuan sosial seperti itu,” tutur Raja Keraton Jogja ini.
Ia kemudian memberikan gambaran bila persentase warga miskin berusia 60 tahun ke atas di DIY mencapai 3 sampai 4 persen, maka bansos seumur hidup sudah bisa menurunkan tingkat kemiskinan DIY yang berada di kisaran 11 persen.
“Kemiskinan bisa turun menjadi 9 atau 8 persen,” kata dia.
Menurut Sultan, untuk tahap awal program tersebut dapat diuji coba di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo.
“Bisa coba di Gunungkidul sama Kulonprogo dulu, yang seluruhnya seperti ini, ya, sudah diberi bantuan sosial seumur hidup,” katanya.
Bansos untuk Warga Non-Lansia
Sedangkan bagi warga miskin yang bukan lansia atau pengangguran, menurut Sultan, Pemda DIY akan memberikan pendampingan agar mereka memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan tanah kas desa.
Pemda DIY, lanjut Sultan, siap membantu biaya sewa tanah kas desa dengan menggunakan dana keistimewaan yang akan dibagikan untuk masing-masing desa sebesar Rp1 miliar.
“Dengan begitu dia bisa punya pendapatan yang tetap setiap bulan entah mau bertani, ternak lele, atau lainnya tapi menggunakan tanah kas desa yang disewa oleh mereka lewat dana keistimewaan,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Sultan menilai tidak adil apabila tingkat kemiskinan di DIY hanya dipandang berdasarkan persentase tanpa melihat jumlah penduduk lalu disimpulkan bahwa kemiskinan DIY tertinggi di Pulau Jawa.
Pasalnya, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur meski persentase kemiskinannya lebih rendah, tetapi jumlah penduduk di dua provinsi itu jauh lebih tinggi.
“Yogyakarta kemiskinan 11 persen tapi jumlah penduduk 3,7 juta sehingga [jumlah warga miskin] sekitar 400.000, tapi kalau Jawa Tengah kemiskinan 9 persen memang lebih rendah tapi kan dikalikan [jumlah penduduk] 36 juta kan berbeda,” kata dia.
Selain itu, menurut Sultan, apabila pendataan warga miskin hanya diukur berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita tanpa menghitung aset yang dimiliki maka warga dengan kategori miskin di DIY tidak akan pernah habis.
Sebab, menurut Sultan, ada sebagian warganya yang memilih menekan konsumsi dan lebih mementingkan perawatan sapi sebagai hewan ternaknya.
“Itu terjadi betul pada waktu kita tanya, berarti apa, dia lebih menghemat, tidak menghitung konsumsi berdasarkan kalori,” ujar Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan di DIY pada September 2022 tercatat paling tinggi di Pulau Jawa mencapai 11,49 persen dari total penduduk.
Angka itu naik dari periode Maret 2022 yang sebesar 11,34 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
