Terkendala Dana, Professor Goes to School sempat Mati Suri

Program Professor Goes to School di DIY telah digulirkan sejak 2008 silam

Harianjogja.com, JOGJA – Program Professor Goes to School di DIY telah digulirkan sejak 2008 silam. Tetapi sayangnya tidak berjalan efektif karena terkendala anggaran.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Pemda DIY akan menghidupkan kembali program yang sempat mati suri selama delapan tahun itu. Penandatanganan kerjasama itu telah dilakukan dengan UGM dan Dewan Pendidikan DIY.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, karena keterbatasan dana, Professor Goes to School hanya bisa dilaksanakan empat kali dalam setahun dengan dimulai pada 2017 dan telah dianggarkan dalam APBD DIY. Penentuan itu dengan melihat skala prioritas dengan sasaran utamanya adalah sekolah negeri.

“Saya kan bisanya hanya sekolah negeri dan itu sudah berjalan sebenarnya, hanya masalah anggaran saja masih terbatas,” ungkap Sultan di Kepatihan akhir pekan lalu.

Sultan memastikan, sekolah swasta belum menjadi sasaran atas program tersebut. Namun ia berharap tidak ada kesenjangan yang signifikan antara sekolah swasta dan negeri. Selain itu, pihaknya tidak bisa memaksa swasta harus ikut terlibat dalam program tersebut.

Raja Kraton Ngayogyakarta ini berharap melalui kerjasama dengan UGM dalam menggarap program tersebut dapat diperluasa jangkauan dan sasarannya dan ditingkatkan frekuensinya.

Selain itu harus dipertajam program studi yang dibutuhkan guru dan siswa. Tujuan utama program ini adalah memeratakan mutu pendidikan di DIY. “Harapannya, agar lulusan di kabupaten tidak perlu lagi mencari sekolah favorit di Kota Jogja dengan cara mengubah domisili KTP,” ujar Sultan.

Selain itu, lanjut Sultan, pihaknya juga telah menggulirkan program Teacher Goes to Campus yang juga kerjasamanya sudah ditandatangani. Meski demikian, kata Sultan, saat ini Pemda DIY menghadapi apatisme dari kalangan guru sendiri.

Karena pentingnya mengingkatkan kompetensi, maka HB X meminta kepada Disdikpora DIY, PGRI untuk mewajibkan Musayawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) membuat target capaian program. Sehingga ke depan setiap guru besar di kampus memiliki guru binaan untuk bidang studi tertentu.