SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan biaya perjalanan dinas sejumlah pejabat Bantul senilai Rp36 juta lebih tak didukung dengan bukti sebenarnya. Lembaga itu juga menemukan terjadi penggelembungan harga pembelian tiket pesawat pada kunjungan kerja DPRD Bantul.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tertanggal 27 Mei 2011 tersebut mengungkapkan, terdapat biaya transportasi tiket pesawat anggota DPRD Bantul saat kunjungan kerja (kunker) ke luar DIY senilai Rp32 juta lebih pada 2010 yang tak dapat dibuktikan. Pasalnya, sejumlah anggota dewan yang sedianya mengikuti kunker, namanya tak tercantum dalam data maskapai penerbangan yang digunakan untuk perjalanan dinas yakni PT. Lion Air, Mandala Airlines dan Garuda Indonesia. Nama yang tercantum dalam data maskapai justru nama orang lain.
BPK menganggap, tiket transportasi pulang pergi yang dinyatakan bukan atas nama anggota dewan tersebut merupakan bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak sah. BPK juga menemukan terjadi penggelembungan harga tiket yang dilaporkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dewan senilai Rp585.900. Jumlah itu lebih tinggi dari harga tiket pada maskapai PT. Garuda Indonesia. Akibatnya Pemkab Bantul membayar melebihi harga yang seharusnya.
Wakil Ketua DPRD Arif Haryanto memastikan, sejumlah anggota dewan yang mengkuti kunker telah mengembalikan kerugian senilai Rp32 juta lebih ke kas daerah seperti yang direkomendasikan BPK. Menurut dia, kecurigaan sementara ada makelar tiket yang bermain harga atau memasukan data palsu. Pasalnya kata dia, seluruh anggota dewan tersebut semuanya berangkat kunker dan didukung dengan bukti notulensi serta akomodasi.
“Semuanya berangkat dan memegang tiket masing-masing. Cuma di maskapai kenapa namanya enggak ada. Persoalannya kan kunker itu untuk panitia khusus kadang dadakan berangkatnya. Jadi biasanya dewan belinya ke agen tidak langsung ke maskapai,” katanya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)