SOLOPOS.COM - Tim Saber Pungli Gunungkidul yang dilantik oleh Bupati Gunungkidul Badingah di Ruang Rapat I Sekda. Selasa (27/12/2016) (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Gunungkidul mengedepankan upaya pencegahan ketimbang penindakan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Gunungkidul mengedepankan upaya pencegahan ketimbang penindakan. Sosialisasi pun terus digelar untuk mencegah praktik pungli di wilayah Gunungkidul.
Wakil Ketua Tim Saber Pungli Gunungkidul Sujarwo mengatakannya, pihaknya belum mengetahui terkait dengan enam laporan pungli yang masuk ke Polda DIY. Menurut dia, dari pelaporan bisa dilakukan di mana saja, tanpa harus melihat wilayah.
“Mungkin laporan itu langsung ke pusat dan tidak melalui hotline Saber pungli Gunungkidul,” kata Sujarwo, Kamis (25/1/2018).
Menurut dia, untuk dugaan pungli sempat muncul, khususnya berkaitan dengan pengurusan prona yang dilakukan desa. Namun demikian, lanjut Sujarwo, hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat yang menganggap kepengurusan gratis.
“Padahal itu tidak gratis. Ini yang harus disosialisasikan karena ada beberapa proses pengajuan yang harus bayar karena sudah ada Surat Kesepakatan Bersama tiga menteri,” tutur mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.
Ia mencontohkan kasus pengurusan prona di Desa Sidorejo, Ponjong. Saat kasus mencuat pertama kali, dugaan yang muncul adalah kasus pungli, namun fakta di pengadilan lebih ke tindak pidana yang merugikan keuangan desa.
Sujarwo mengatakan, kinerja dari tim saber lebih mengedepankan upaya pencegahan. Hal ini dilakukan dengan menggelar sosialisasi secara rutin. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, pelayan masyarakat dapat memahami bahwa pungutan di luar aturan merupakan tindak pidana.
“Kami juga rutin menggelar rapat koordinasi internal yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Salah satunya membahas upaya pencegahan praktik pungli di Gunungkidul,” katanya.