SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SLEMAN—Sejumlah kepala dukuh di DIY menolak dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp150.000 per bulan per rumah tangga miskin (RTM). Dana bantuan ini dianggap hanya akan menimbulkan kericuhan. Para kepala dukuh pun berencana menggelar demo besar-besaran menolak dana ini pada 28 Maret mendatang.
Ketua Paguyuban Dukuh DIY, Sukiman Hadi Wijoyo mengatakan, penolakan ini perlu dilakukan mengingat dukuh selalu jadi incaran warga.
“Apapun alasannya, kami menolak adanya BLSM. Alasannya sudah jelas akan membuat kisruh seperti yang terjadi pada 2009 lalu. Banyak orang yang tidak terima karena dirinya tidak masuk dalam daftar penerima BLSM,” ujar Sukiman di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Rabu (21/3).
Menurut dia, data dari badan pusat statistik (BPS) sebagai dasar penyaluran BLSM masih diragukan keakuratannya. Ia menilai, data warga Sleman riskan miskin saat ini sudah berubah.
“Seperti jamkesmas saja yang masih pakai data BPS itu sudah banyak yang tidak cocok. Kami yang bersentuhan langsung dengan warga pasti merasakan kerepotan dalam menyalurkan dana BLSM ini. Makanya kami menolak dana BLSM,” ujar Sukiman.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dukuh Banaran, Sinduadi, Mlati, Sleman, Sriyanto. Dia mengaku menurut pengalaman pad 2009, bantuan BLSM ke warganya memang berjalan tidak lancar.(ali)